Senin, 30 March 2020

DPR Diminta Fokus Bantu Tangani Covid-19

Semua agenda DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran harus terpusat dalam penanggulangan Covid-19.
Aida Mardatillah
Gedung DPR. Foto: Hol

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi gelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Sidang III, pada Senin (30/3/2020). Pembukaan Masa Sidang III ini merupakan momentum penting DPR untuk menjalankan perannya dalam penanganan Covid-19 di Indonesia. Sebagai wakil rakyat, DPR harus bergerak dalam menjalankan fungsinya mengingat terus meningkatnya angka kematian akibat virus corona ini.



“DPR perlu memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga perwakilan dan penyeimbang pemerintah dalam menanggulangi Covid-19,” kata Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia Fajri Nursyamsi Fajri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (30/3/2020).

 

Bagi PSHK, dalam masa sidang ini, DPR harus menetapkan agendanya secara sinergis demi kepentingan nasional yakni menghadapi situasi wabah dampak Covid-19. Semua agenda DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran harus terpusat dalam penanggulangan Covid-19.

 

Berbagai agenda yang membutuhkan pengawalan tinggi seperti Omnibus Law RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, RUU Pemindahan Ibukota Negara hingga RUU Lembaga Pemasyarakatan harus ditunda pembahasannya karena situasi wabah seperti sekarang tidak akan membuahkan partisipasi publik yang maksimal. 

 

“PSHK mendesak DPR menunda sementara seluruh pembahasan RUU yang mendapat penolakan dari publik dan RUU yang dalam pelaksanaanya ketika sudah menjadi UU memerlukan anggaran besar,” kata Fajri.  

 

Selain itu, DPR harus menjalankan fungsi pengawasan terkait penanganan Covid-19, khususnya pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan UU lain yang terkait.

 

Hal ini terkait tingginya inisiatif daerah mengambil kebijakannya masing-masing yang terkesan tanpa koordinasi dengan Pemerintah Pusat. Tingginya angka orang yang kembali ke daerah dari Jakarta harus menjadi sorotan karena hal ini berarti himbauan Pemerintah untuk melakukan physical distancing gagal dan larangan melakukan perjalanan jauh tidak diimbangi dengan insentif agar orang-orang tersebut tidak meninggalkan kediamannya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua