Rabu, 01 April 2020

Perppu dan Polemik Pilihan Kebijakan Pemerintah Menghadapi Covid-19

Amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi: BAS

Presiden telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Perppu ini diterbitkan pemerintah dalam rangka menghadapi situasi keuangan yang tidak menentu akibat penyebaran wabah Covid-19 yang tengah melanda dunia dan Indonesia salah satunya. 

 

Menurut Presiden, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia sedang menghadapi tantangan berat yang bukan hanya membawa masalah bagi kesehatan masyarakat tapi juga berimplikasi terhadap perekonomian. Diakui Presiden, Perppu ini menjadi landasan bagi otoritas untuk melakukan sejumlah langkah luar biasa selama menghadapi ketidaktentuan perekonomian dalam negeri. 

 

“Perppu memberikan fondasi bagi pemerintah, bagi otoritas perbankan, dan bagi otoritas keuangan untuk melakukan langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional, dan stabilitas sistem keuangan,” ujar Presiden Joko Widodo, Selasa (31/3), di Istana Bogor.

 

Direktur eksekutif Kolegium Jurist Institute Ahmad Redi menilai, keputusan Presiden menerbitkan Perppu merupakan langkah yang sudah seharusnya diambil. Menurut Redi dengan adanya Perppu, Presiden memiliki mekanisme untuk mereposisi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam rangka mengadapi ancaman ekonomi akibat penyebaran Covid-19.

 

“Jadi politik hukum anggaran itu kalau serius saya kira banyak uang dari APBN yang bisa digunakan untuk menyelamatkan kehidupan manusia,” ujar Redi kepada hukumonline, Selasa (31/3).

 

Menurut Redi, selain alokasi keuangan yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020, kebijakan relaksasi terhadap defisit APBN yang diperkirakan mencapai 5,07 persen dari angka sebelumnya sebesar 3 persen memberi ruang bagi Pemerintah untuk berakrobat memperbaiki defisit anggaran yang ada. 

 

(Baca: Presiden Terbitkan Perppu Stabilitas Sistem Keuangan, Begini Isinya!)

 

Sebagaimana dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa pemerintah membutuhkan relaksasi kebijakan defisit APBN di atas 3 persen. Namun, Presiden berjanji kebijakan relaksasi ini hanya akan berlangsung selama 3 tahun. Untuk tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Setelah itu, defisit fiskal akan kembali didisiplinkan maksimal 3 persen di tahun 2023. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua