Jumat, 03 April 2020

Catatan Kritis atas Perppu Stabilitas Sistem Keuangan

Perppu 1/2020 tidak mencantumkan ketentuan kapan dan kriteria berakhirnya ancaman perekonomian. Semestinya ada ketetuan demikian, yang tentu saja KSSK lebih paham soal indikator berakhirnya ancaman.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Peraturan Pengganti Pengganti Undang Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan dikeluarkan Presiden Joko Widodo pada Selasa (31/3). Perppu tersebut diharapkan menjadi benteng perekonomian nasional yang menghadapi risiko kirisis akibat pandemi virus Corona.

 

Terdapat berbagai ketentuan yang diatur dalam Perppu tersebut seperti perubahan batas atas defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih 3 persen. Selain itu, terdapat juga perluasan kewenangan lembaga pengawas jasa keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selain itu, terdapat juga pengurangan tarif pajak bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

 

Meski mendapat respons positif, Perppu tersebut ternyata juga mendapat kritik dari berbagai pihak. Selain itu, publik juga mempertanyakan mengenai batas waktu berlakunya Perppu tersebut.

 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Muhammad Faiz Aziz, menyampaikan penerbitan Perppu sudah tepat diterbitkan di tengah situasi kegentingan yang memaksa agar pemerintah mengambil langkah-langkah dalam penyelamatan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat akibat penyebaran wabah Covid-19. Namun, dia menilai secara tempo penerbitan Perppu ini terlambat karena seharusnya Perppu sudah diantisipasi untuk diterbitkan ketika wabah Covid-19 mengemuka sejak awal 2020.

 

Dia menyampaikan Perppu tersebut tidak mempunyai pengaturan parameter waktu keberlakuan sehubungan dengan berakhirnya pandemik Covid-19 dan kebijakan darurat ekonomi yang diambil. Meskipun defisit APBN disyaratkan kembali kepada 3 persen pada 2023 seperti tercantum pada Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2, namun pasal tersebut tidak bisa dianggap sebagai parameter bahwa kebijakan darurat ekonomi berakhir pada tahun yang bersangkutan.

 

Menurutnya, Perppu tersebut harus dibaca sebagai aturan khusus dari UU No. 9/2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Kalau melihat pada judul dan dasar menimbang Perppu ini, maka Perppu ini berlaku hanya dalam konteks ancaman perekonomian yang disebabkan oleh Covid-19.

 

Ketika pandemi berakhir, maka berangsur-angsur ancaman perekonomian akibat wabah ini diperkirakan berkurang. “Ketika ancaman perekonomian berakhir, maka Perppu ini secara tidak langsung akan kedaluwarsa dengan sendirinya dan tidak bisa dilaksanakan lagi karena wabah penyakit dan ancaman perekonomian sudah berakhir,” jelas Aziz saat dikonfirmasi, Jumat (3/4).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua