Jumat, 03 April 2020

Perluas Jaringan Komunikasi Publik, BKPM Teken MoU Bersama Hukumonline

Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan komunikasi publik dalam proses pembuatan, sosialisasi maupun evaluasi kebijakan dan peraturan terkait penanaman modal.
Fitri Novia Heriani
Direktur Hukumonline.com Amrie Hakim dan Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) Yuliot menandatangani MoU terkait Kerja Sama Peningkatan Sosialisasi Dan Konsultasi Publik Dalam Jaringan (Daring) terkait Informasi Hukum Penanaman Modal.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan PT Justika Siar Publika (Hukumonline.com) menandatangani Nota Kesepahaman terkait Kerja Sama Peningkatan Sosialisasi Dan Konsultasi Publik Dalam Jaringan (Daring) Terkait Informasi Hukum Penanaman Modal. Nota Kesepahaman ini diteken secara online oleh Plt Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) Yuliot dengan Direktur Hukumonline.com Amrie Hakim pada Jumat, (3/4).

 

Kerja sama antar kedua lembaga ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan komunikasi publik dalam proses pembuatan, sosialisasi maupun evaluasi kebijakan dan peraturan terkait penanaman modal. Dalam hal ini, kegiatan konsultasi publik dapat dilakukan secara daring sehingga menambah jangkauan, kecepatan dan transparansi dalam prosesnya.

 

Dalam kesempatan tersebut Yuliot mengatakan bahwa kerja sama ini dilakukan dalam rangka transparansi terkait penerbitan regulasi, khususnya regulasi yang diterbitkan oleh BKPM terkait penanaman modal. Hal ini sekaligus dapat menjadi tolak ukur bagi BKPM terkait perkembangan kemudahan berusaha (EoDB) di Indonesia.

 

“Cukup banyak regulasi yang sudah diterbitkan, dan dengan kerja sama ini bisa dilihat bagaimana dampak regulasi tersebut terhadap kegiatan dunia usaha. Kami perlu memperkuat komunikasi publik yang mana dapat menjadi sarana dalam menampung aspirasi para pemangku kepentingan (stakeholders),” kata Yuliot.

 

Melalui kerja sama ini, lanjutnya, BKPM nantinya akan mendapatkan gambaran terkait aspek pengaturan, reaksi publik terhadap regulasi yang sudah diterbitkan, dan catatan-catatan dari publik sebagai hasil dari kerja sama dengan Hukumonline. Telaah hukum ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap penerbitan regulasi yang lebih baik lagi bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia, dan bisa menjadi negara yang ramah bagi tujuan investasi.

 

“Hukumonline bisa melihat bagimana dari sisi aspek pengaturan, bagaimana reaksi publik dan catatan-catatan dalam bentuk drafting maka diperlukan kerja sama, diperlukan penyusunan transparansi regulasi, bagaimana kualitas transparansi regulasi ke depan lebih baik dalam hal penanaman modal,” tambahnya.

 

 

Hukumonline.com merupakan portal layanan informasi hukum terpadu (one stop legal portal) yang salah satunya menyediakan jasa informasi dalam bentuk berita hukum. Kolaborasi ini disambut baik Hukumonline.com karena dapat memberikan pencerahan dan pendidikan kepada masyarakat terhadap konteks hukum di Indonesia, khususnya tentang penanaman modal.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua