Selasa, 07 April 2020

Ramai-ramai Tolak Pembahasan Revisi UU Minerba di Saat Darurat Corona

‘Ngototnya’ DPR dan Pemerintah membahas Revisi UU Minerba lebih mengenai pasal ketentuan peralihan tentang kepastian hukum bagi PKP2B dan KK yang akan berakhir.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi kegiatan usaha pertambangan. Foto: RES

Kelanjutan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara menuai polemik. Sebagian kalangan menilai draft RUU ini masih menyimpan sejumlah persoalan, baik dari aspek formil maupun materiil. Draft Revisi UU Minerba dipandang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketentuan UUD 1945.

 

Penolakan terhadap kelanjutan pembahasan Revisi UU Minerba kembali mengemuka setelah beberapa waktu lalu beredar undangan rapat Anggota Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Perindustrian, dan Menteri Keuangan. Surat tertanggal 1 April 2020 tersebut mengagendakan Pembicaraan Tingkat 1/Pengambilan Keputusan Revisi UU Minerba. 

 

Pengambilan keputusan Revisi UU Minerba yang menurut surat tersebut sedianya akan dilaksanakan Rabu (8/4), kemudian ditunda setelah Kementerian ESDM mengirimkan surat permohonan penundaan Rapat Kerja ke DPR terkait rencana pengambilan keputusan Revisi UU Minerba. 

 

“Dengan ini kami sampaikan bahwa saat ini Pemerintah sedang menyelesaikan pembicaraan terkait Revisi UU Minerba dengan internal Kementerian yang akan dikoordinir oleh Menko Bidang Perekonomian dan sekaligus sedang fokus dalam penanganan penyebaran Covid-19,” demikian pertimbangan penundaan surat yang ditandatangani Sekertaris Jenderal KESDM Ego Syahrial, Jumat (3/4) yang lalu. 

 

Terkait desakan penolakan terhadap rencana pengesahan draft Revisi UU Minerba ini, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar mengatakan Revisi UU Minerba memiliki problem secara substansial dan formil. “Formil ini kan terkait proses dan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada tata cara dan prosedur yang harus dilalui,” ujar Bisman saat dihubungi hukumonline, Selasa (7/4).

 

Menurut Bisman, ketika sebuah peraturan perundang-undangan didesain dengan tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan formil maka bisa dipastikan ketentuan tersebut tidak bisa diberlakukan karena inkonstitusional. Secara tegas, Bisman mengatakan pelanggaran ketentuan formil dalam pembahasan Revisi UU Minerba bahkan terjadi terhadap norma UUD 1945.

 

“Tidak dilibatkannya DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam proses pembahasan. Padahal itu jelas diatur dalam UUD dan keputusan MK,” ujar Bisman.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua