Rabu, 22 April 2020

Zakat dan Wakaf untuk Bantu Korban Covid-19, Mengapa Tidak?

Pemberian zakat dapat dilakukan berdasarkan prioritas. Mereka yang terkena PHK dan jatuh miskin di era pandemi dapat menjadi penerima zakat.
Muhammad Yasin
Ilustrasi zakat untuk membantu warga miskin. Ilustrator: HGW

Penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) telah mengakibatkan banyak orang terkena pemutusan hubungan kerja, menutup usaha kecil, dan berpotensi jatuh miskin. Dampak penetapan Pembatalan Sosial Berkala Besar (PSBB) makin membuat pengusaha kecil terpuruk di sejumlah tempat. Akibat virus yang telah merenggut nyawa ratusan orang di Indonesia itu diperkirakan jumlah warga miskin akan bertambah signifikan.

 

Lantas, dapatkah zakat dan wakaf digunakan untuk membantu mereka yang menjadi korban Covid-19, misalnya karyawan yang terkena PHK dan jatuh miskin? Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sedangkan wakaf adalah perbuatan hukum pewakaf untuk memisahkan atau menyerahkan harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.

 

Bagi warga yang beragama Islam, zakat dapat dipergunakan untuk membantu warga miskin. Demikian pula wakaf, dapat dipergunakan untuk kegiatan yang produktif dan berguna untuk membantu penanganan pencegahan Covid-19. “Lembaga zakat harus berperan dalam era pandemi,” kata Ketua Umum Forum Zakat, Bambang Suherman.

 

“Wakaf merupakan instrumen penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara,” sambung Iwan Agustiawan Fuad. Salah satu persoalan negara yang dapat dibantu lewat instrumen wakaf adalah ketika negara dalam keadaan darurat bencana nonalam seperti sekarang. “Potensi wakaf di Indonesia sangat besar,” kata anggota Badan Wakaf Indonesia itu. Diperkirakan mencapai Rp71,8 triliun per tahun.

 

Pentingnya peran wakaf dan zakat untuk membantu berbagai persoalan yang muncul saat pandemi corona terangkum dalam online seminar yang diselenggarakan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam (LKIHI) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sabtu (18/4). Seminar daring bertema ‘Peran Lembaga Zakat dan Wakaf dalam Menopang  Perekonomian Ummat di Tengah Pandemi Covid-19 ini diselenggarakan untuk memperingati satu tahun wafatnya Guru Besar FHUI, Uswatun Hasanah.

 

(Baca juga: Layar Terkembang di Ladang Wakaf)

 

Semasa hidupnya, Uswatun Hasanah adalah dosen Fakultas Hukum yang banyak melakukan kajian terhadap wakaf. Ia meyakini bahwa wakaf produktif dapat dipergunakan untuk kesejahteraan sosial dalam perspektif hukum Islam. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan wakaf di Indonesia belum berperan memberdayakan ekonomi. Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf; seolah-olah wakaf itu hanya urusan masjid, madrasah, dan makam. Mengamini pandangan Uswatun, Bambang Suherman mengatakan bahwa wakaf bukan hanya semata masalah peribadatan, tetapi juga pengembangan kemandirian ekonomi ummat.

 

Faktor kedua adalah pengelolaan dan manajemen wakaf. Pengelolaan dan manajemen yang belum professional menyebabkan banyak harta wakaf terlantar, tidak digunakan untuk keperluan yang lebih produktif. Ketiga, masalah benda yang diwakafkan dan orang yang mengelola wakaf (nazhir). Di Indonesia, pada umumnya orang masih memandang harta wakaf hanya berupa tanah. Padahal, dalam fikih harta yang dapat diwakafkan sangat beragam misalnya surat berharga dan uang.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua