Jumat, 24 April 2020

Beragam Kondisi yang Dialami Buruh Dampak Covid-19

Seperti bekerja berisiko penularan Covid-19 karena tidak menggunakan APD, dirumahkan dengan upah tidak penuh, mengalami PHK sepihak tanpa pesangon, hingga terusir dari rumah sewa.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Pandemi coronavirus disease (Covid-19) yang melanda banyak negara termasuk Indonesia berdampak luas berbagai sektor industri. Akibatnya perusahaan tidak dapat menjalankan operasionalnya seperti biasa, bahkan ada juga yang mengalami penutupan perusahaan. Kondisi tersebut berdampak terhadap pelaku hubungan industrial seperti kalangan buruh dan pengusaha.

 

Wakil Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengatakan buruh perempuan mengalami beban dan tekanan yang luar biasa berat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Jumisih mencatat sedikitnya 4 persoalan yang dihadapi buruh perempuan di tengah pandemi Covid-19.

 

Pertama, sebagian besar buruh yang bekerja di industri garmen merupakan perempuan. Kendati pemerintah menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tapi faktanya masih ada perusahaan yang beroperasi. Hal ini menyebabkan buruh di perusahaan tertentu harus tetap bekerja di pabrik dan bekerja dalam situasi yang terancam penularan Covid-19. Misalnya, buruh dengan jumlah ratusan sampai ribuan bekerja di satu tempat yang sama secara berdesakan dan tidak menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai.

 

Kedua, setelah bekerja, Jumisih memaparkan buruh perempuan mendampingi anak-anak mereka yang belajar secara daring di rumah. Dalam situasi ini, buruh yang bekerja meninggalkan anaknya di rumah tanpa pemantauan, sehingga membuat buruh menjadi tidak nyaman dan khawatir ketika bekerja. Hal ini berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dan keamanan.

 

Ketiga, sebagian buruh sudah dirumahkan tanpa mendapat upah penuh, bahkan ada yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon. Ironisnya, kinerja petugas pengawas ketenagakerjaan sangat lambat dan seolah tidak peduli dengan kondisi tersebut. Persoalan ini mempengaruhi kemampuan ekonomi buruh dan keluarganya karena tak jarang buruh perempuan bertindak sebagai pencari nafkah utama.

 

Bantuan pemerintah yang katanya ditujukan untuk pekerja yang dirumahkan dan mengalami PHK, menurut Jumisih sampai saat ini belum diterima buruh. Bahkan ada pandangan yang menyebut bantuan ini bukan untuk buruh yang merupakan pendatang.

 

Keempat, akibat kondisi itu membuat pendapatan buruh merosot. Jumisih mencatat tidak sedikit buruh yang berpotensi terusir dari rumahnya karena tidak sanggup membayar uang sewa. “Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak pulang kampung, tapi keberadaan buruh yang ada di Jakarta tidak mendapat perlindungan yang baik,” kata dia ketika dikonfirmasi, Jumat (24/4/2020).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua