Rabu, 13 May 2020

Catatan Kritis atas Rancangan Perpres Pelibatan TNI dalam Penanganan Terorisme

Substansinya dinilai bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan HAM. Kebijakan ini seharusnya diatur lewat UU Perbantuan.
Ady Thea DA
Aparat TNI saat ikut turun tangan menangani teror ledakan di kawasan Sarinah, Thamrin, Jakarta. Foto: RES

Pemerintah telah menyampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang TNI Dalam Mengatasi Aksi Terorisme kepada DPR. Rancangan Perpres ini mendapat sorotan banyak pihak seperti organisasi masyarakat sipil, lembaga negara, Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam mencatat sedikitnya 3 hal yang perlu dicermati dalam Rancangan Perpres ini.

 

Pertama, penanganan terorisme sebagaimana diatur UU No.5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menggunakan konsep penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana terpadu. Karena itu, tindakan yang dilakukan aparat dalam menangani terorisme mengacu sistem peradilan pidana yang berlaku, misalnya melakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, dan penyelidikan.

 

“Segala tindakan yang dilakukan dalam menangani terorisme harus menjunjung tinggi HAM,” kata M. Choirul Anam dalam diskusi secara daring bertajuk “Polemik Rancangan Perpres Terkait Pengaturan Pelibatan Militer Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Perspektif Hukum, Demokrasi, dan HAM”, Rabu (13/5/2020). (Baca Juga: Sejumlah Usulan untuk Reformasi TNI)

 

Kedua, substansi rancangan Perpres tidak mencerminkan mandat UU No.5 Tahun 2018 dan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Misalnya, rancangan Perpres mengatur soal penangkalan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 3-7 rancangan Perpres. Penangkalan itu dilakukan melalui 4 kegiatan yakni operasi intelijen; teritorial; informasi; dan operasi lainnya.

 

Menurut Anam, kegiatan yang akan dilakukan ini bersifat permanen, padahal tugas perbantuan TNI dalam menangani terorisme sifatnya itu sementara, terbatas, dan terukur. Dalam penangkalan ini, Anam tidak melihat adanya pertanggungjawaban kegiatan dan hasil dalam draf Perpres. Sedangkan UU No.5 Tahun 2018 mengatur pertanggungjawaban hasil bermuara pada penegakan hukum.

 

“UU No.5 Tahun 2018 pertanggungjawabannya jelas, jika ada aparat yang melanggar ketentuan dalam melakukan tindakan seperti penahanan dan penangkapan maka dapat dipidana,” ujarnya.

 

Ketiga, rancangan Perpres mengatur soal penindakan. Menurut Anam harus ditentukan secara jelas pada level apa TNI dapat terlibat dalam penindakan. Seharusnya, TNI dilibatkan dalam penanganan terorisme ketika levelnya tinggi atau ancamannya besar. Pelibatan ini harus dilakukan lewat otoritas politik sipil yakni Presiden dan dilakukan secara terbuka, sehingga dapat diawasi oleh DPR. Ketimbang menerbitkan Perpres, Anam mengusulkan pemerintah dan DPR untuk membahas RUU Perbantuan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua