Kamis, 14 Mei 2020

Jalankan Putusan MA, Perpres Ini Turunkan Iuran BPJS Kesehatan, Tapi…

Iuran JKN untuk peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) turun untuk bulan April-Juni 2020. Tapi iuran akan naik lagi mulai Juli 2020. Pemerintah memberi bantuan (subsidi) iuran untuk peserta PBPU dan BP kelas III sebesar Rp16.500 untuk tahun 2020 dan Rp7.000 tahun 2021.
Ady Thea DA
Layanan BPJS Kesehatan. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran JKN dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Putusan MA bernomor 7P/HUM/2020 itu intinya membatalkan Pasal 34 Perpres No.75 Tahun 2019 yang menaikan iuran peserta BPJS mandiri kategori Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) untuk seluruh kelas perawatan.

Menindaklanjuti putusan tersebut, pemerintah telah menerbitkan Perpres No.64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tertanggal 5 Mei 2020. Dalam konsideran menimbang, putusan MA No. 7P/HUM/2020 digunakan sebagai acuan. “Bahwa untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan serta dengan memperhatikan pertimbangan dan amar putusan MA No. 7P/HUM/2020,” demikian bunyi konsideran menimbang huruf a Perpres No.64 Tahun 2020 ini.

Alhasil, Perpres itu menurunkan besaran iuran peserta PBPU dan BP. Untuk ruang perawatan kelas III menjadi Rp25.500 per orang setiap bulan, pemerintah pusat memberikan bantuan iuran sebesar Rp16.500. Jika sebelumnya peserta PBPU atau BP yang bersangkutan iurannya dibayarkan pemerintah daerah, maka iuran itu tetap dibayar pemerintah daerah. Skema pembayaran iuran ini berlaku tahun 2020. (Baca Juga: Alasan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan)

Namun, iuran akan naik lagi pada tahun 2021 dan tahun berikutnya. Perpres mengatur besaran iuran ruang perawatan kelas III menjadi Rp42.000 dengan rincian peserta membayar Rp35.000, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberi bantuan iuran sebesar Rp7.000. Pemerintah daerah dapat membayarkan seluruh atau sebagian iuran peserta PBPU atau BP untuk ruang perawatan kelas III. Penting untuk diingat, bantuan iuran yang diberikan pemerintah ini hanya untuk peserta PBPU dan BP kelas III yang status kepesertaannya aktif. Sementara iuran bagi peserta PBPU dan BP kelas II sebesar Rp100 ribu dan kelas I sebanyak Rp150 ribu per orang setiap bulan.

Jadi, terhitung Januari, Februari, dan Maret 2020 iuran peserta PBPU dan BP rinciannya yaitu Rp42.000 (Kelas III), Rp110.000 (Kelas II), dan Rp160.000 (Kelas I) yang mengacu Perpres 75 Tahun 2019.. Untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020 besaran iuran sebagaimana diatur Perpres No.82 Tahun 2018 yaitu Rp25.500 (Kelas III), Rp51.000 (Kelas II), dan Rp51.000 (Kelas I). Jika iuran yang dibayar peserta PBPU dan BP melebihi ketentuan tersebut, Perpres memerintahkan BPJS Kesehatan untuk memperhitungkan kelebihan pembayaran iuran tersebut dengan pembayaran iuran bulan berikutnya.

Bisa jadi ke depan pemerintah akan mengubah lagi besaran iuran JKN. Sebab, Pasal 38 Perpres No.64 Tahun 2020 mengamanatkan besaran iuran ditinjau paling lama 2 tahun sekali dengan menggunakan standar praktik aktuaria jaminan sosial yang lazim dan berlaku umum. Peninjauan iuran ini setidaknya memperhatikan inflasi, biaya kebutuhan jaminan kesehatan, dan kemampuan membayar iuran.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan terbitnya Perpres No.64 Tahun 2020 menunjukan pemerintah telah menjalankan putusan MA. Beleid yang ditetapkan 5 Mei 2020 oleh Presiden Joko Widodo ini mengakomodir aspirasi masyarakat sebagaimana telah disampaikan anggota Komisi IX DPR yakni memberikan bantuan iuran terhadap peserta PBPU dan BP.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua