Sabtu, 16 May 2020

Pelaksanaan OSS Masih Terkendala Sosialisasi

Terlebih di masa pandemi saat ini, ada beberapa jenis usaha khusus yang perizinannya tidak bisa dijalankan secara normal seperti izin yang membutuhkan survey.
Fitri Novia Heriani
Kepala Eksekutif Easybiz, Leo Faraytody. Foto: RES

Pemerintah memutuskan untuk mempermudah proses perizinan berusaha lewat Online Single Submission (OSS). Program ini sudah berjalan sejak setahun yang lalu. Namun setahun berlalu, OSS masih memiliki kendala dalam penggunaanya.

Kepala Eksekutif Easybiz Leo Faraytody menyebutkan setidaknya ada tiga kendala yang masih dihadapi oleh pelaku usaha ketika ingin mengurus perizinan melalui OSS. Pertama, minimnya sosialisasi regulasi terbaru terkait OSS baik itu kepada masyarakat, pelaku usaha, maupun internal pemerintahan.

“Salah satu isunya itu. Kami kesulitan untuk lihat aturan terbaru terkait kemudahan berusaha, kita lihat ke website Pemda DKI Jakarta misalnya, kalau di pelayanan DKI Jakarta bagian peraturannya enggak ada terdaftar peraturan terbaru,” katanya kepada hukumonline, Jumat (15/5).

Kedua, terkait persoalan teknis OSS yang dinilai tak memiliki solusi secara menyeluruh sehingga membuat bingung masyarakat maupun pelaku usaha. Misalnya, adanya perbedaan persepsi soal syarat penggunaan surat keterangan domisili dalam proses perizinan.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan bahwa surat keterangan domisili dihapuskan, namun faktanya beberapa pihak seperti perbankan masih meminta surat keterangan izin lokasi sebagai pengganti surat keterangan domisili.

“Jadi kayak kebingungan masyarakat, surat keterangan domisili dihapuskan, penggantinya apa? Apakah izin lokasi? Padahal itu barang yang berbeda di beberapa daerah dan perbankan itu ngotot minta izin lokasi. Soal ini harusnya BKPM kasih penjelasan. BKPM bilang enggak penghapusan surat domisili tidak perlu diganti ke izin lokasi, ini yang tidak di informasikan oleh BKPM,” lanjutnya.

Ketiga, masih ada kendala terkait PTSP dan pajak yang memiliki kebijakan berbeda-beda di masing-masing daerah atau wilayah. Pada saat PSBB di masa pandemi Covid-19, Leo menegaskan PTSP dan kantor pajak membuat aturan yang berbeda, misalnya ada PTSP dan kantor pajak yang masih mewajibkan berkas secara manual, namun ada yang sudah menggunakan teknologi. (Baca: Kenali Ragam Hambatan Izin Usaha via OSS)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua