Rabu, 20 May 2020

BPKN Sarankan Refund Tiket Pesawat Sebaiknya Diberi Secara Tunai

Adanya ketentuan pengembalian refund dalam bentuk voucher dinilai memberatkan konsumen, khususnya dalam kondisi pandemi seperti saat ini.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Sebagai bentuk pengendalian arus massa saat masa pandemi Covid-19, pada 24 April lalu, Menteri Perhubungan Ad Interim, Luhut Binsar Panjaitan, menerbitkan Permenhub No.25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Selain larangan operasi untuk mudik, Permehub tersebut mengatur ketentuan pengembalian uang atau refund bagi penumpang yang sudah terlanjur membeli tiket.

Perlu mendapat perhatian penting dalam ketentuan refund tersebut yaitu mekanisme pengembalian tiket pesawat. Dalam Pasal 24 aturan tersebut menyatakan refund tiket pesawat dapat dilakukan berupa penjadwalan ulang (re-shcedulue), perubahan rute penerbangan (re-route), kompensasi poin, dan pemberian kupon tiket (voucher ticket) sebesar nilai biaya jasa angkutan udara yang dibeli penumpang dengan masa waktu berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun.

Ketentuan refund tiket pesawat ini berbeda dibandingkan moda transportasi lain seperti kereta api dan kapal laut meskipun diatur dalam satu regulasi. Moda transportasi kereta api dan kapal laut menyediakan layanan refund berupa pengembalian secara tunai.

Ketua Komisi Advokasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal Edy Halim, menyatakan mekanisme refund tiket pesawat tersebut memberatkan konsumen. Dia menjelaskan ketentuan refund tiket pesawat tersebut seharusnya berbentuk tunai. Dia juga meminta agar Kemenhub memperbaiki Permehub 25/2020.

“Ini (refund) yang harusnya diperbaiki di permenhub itu. Refund ya kalau belinya tunai balikin tunai, kalau pakai kartu kredit ya kembalikan dananya ke kartu. Jangan refund pakai voucher, poin dan lain-lain,” jelas Rizal saat dihubungi hukumonline, Selasa (19/5).

Wakil Kepala BPKN Rolas Sitinjak menjelaskan kompensasi refund tersebut harus diberikan dengan uang kecuali bagi konsumen yang mau menerima dalam bentuk lain. Dia menjelaskan BPKN telah meminta kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Udara untuk merevisi ketentuan refund tersebut.

“Sikap kami dari permehub 25 yang pokoknya mengizinkan pergantian bukan uang berupa voucher poin dan lain-lain, kami tidak setuju karena ini bukan kesalahan konsumen. Maskapai wajib mengembalikan dengan uang juga kecuali konsumen mau nerima kalau konsumen tidak terima maka harus dengan uang juga,” jelas Rolas. Dia juga menjelaskan pihaknya telah berdiskusi dengan pihak Kemenhub dan berencana merevisi ketentuan refund tersebut.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua