Minggu, 24 May 2020

Masalah Hukum Perluasan Harta Benda Wakaf, dari Saham dan Sukuk hingga Manfaat Polis Asuransi

Walau sudah dipraktikkan, petunjuk teknis mengenai objek wakaf saham, sukuk dan manfaat polis asuransi. Baru diatur secara umum dalam UU Wakaf.
Hamalatul Qur’ani
Ilustrasi

Mungkin masih banyak warga yang berfikir bahwa objek wakaf itu hanya terbatas pada tanah yang berstatus hak milik, yang dipergunakan untuk pembangunan masjid, tempat pemakaman umum, atau pondok pesantren. Pandangan ini tercermin pula dalam perkembangan peraturan perundang-undangan nasional yang menyinggung wakaf tanah.

UU Pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960), misalnya, mengakomodasi pasal mengenai wakaf sebatas tanah, dilanjutkan pengaturannya dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Pasal 49 UU Pokok Agraria mengatur bahwa untuk kebutuhan peribadatan dan kegiatan peribadatan keagamaan lainnya dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai. Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Puluhan tahun setelah UUPA tersebut, sudah banyak kebijakan yang digulirkan Pemerintah yang memperlihatkan pergeseran pandangan klasik tentang harta benda wakaf. Dalam perkembangannya, ulama Islam kontemporer telah mengarah pada sikap menerima dan menyetujui wakaf non-tanah seperti wakaf uang yang dilakukan dalam bentuk saham, sukuk (obligasi Syariah), reksadana syariah, manfaat polis asuransi dan lainnya.

Menilik praktik wakaf di masa Nabi dan sahabat, ketika itu wakaf memang masih terbatas pada benda, baik benda yang bergerak ataupun tidak bergerak. Untuk benda bergerak, misalnya sahabat pernah mewakafkan kuda sebagai kendaraan perang Nabi. Perkembangannya, di masa kontemporer lahirlah jenis objek wakaf uang. Kalangan Imam Syafi’i menolak jenis wakaf ini, mengingat di masa itu uang (alat tukar) masih berupa emas (dinar).

“Karena berbentuk emas ada keberatan, tapi sekarang sudah bentuk kertas. Jadi ulama sekarang membolehkan karena bukan lagi berbentuk dinar (emas). Mazhab Hanafi termasuk yang setuju wakaf uang,” jelas Pakar Ekonomi Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Nadratuzzaman Hossein kepada hukumonline, Rabu, (13/05). (Baca juga: Ada Irisan RUU Pertanahan dengan Hukum Wakaf)

Sebagai informasi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri dalam fatwanya tentang wakaf uang telah memutuskan bahwa cash wakaf/wakaf al-Nuqud hukumnya jawaz (boleh). Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Dalam fatwa ini, disebutkan bahwa nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan.

Lebih lanjut, Nadra menjelaskan, ada dua prinsip wakaf uang, yakni uangnya yang diwakafkan, atau uangnya dijadikan barang. Orang Indonesia lebih banyak mengakui wakaf uang yang dijadikan barang. Misalnya, untuk pembangunan masjid seseorang menyumbang sejumlah uang untuk pembelian semen, pasir, keramik dan lainnya. Sementara untuk wakaf uang cash, kerap banyak keliru dimengerti, malah uangnya yang disimpan dalam bentuk tabungan. Padahal hasil dari investasinya, depositonya itu yang diwakafkan untuk masyarakat. Begitu juga dengan sukuk, manfaat dari sukuk itulah yang diberikan pada masyarakat.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua