Kamis, 28 Mei 2020

Perlu Penyelarasan Tata Kelola Pemilu dengan Perlindungan Data Pribadi

Beberapa negara telah melakukan penyelarasan antara UU Pemilu dengan UU Perlindungan Data Pribadi yang mereka miliki.
Moch. Dani Pratama Huzaini

Ada tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik jika terjadi kegagalan perlindungan terhadap data pribadi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik mengatur itu. 

Tidak hanya kedua instrumen ini, dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang saat ini tengah di bahas di DPR pun kewajiban Penyelenggara Sistem Elektronik jika terjadi kegagalan melindungi data pribadi diatur. 

Insiden kebocoran 2 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 yang diperjualbelikan di “pasar” peretas beberapa waktu lalu, publik memahami ada perbedaan pendekatan dalam memperlakukan data pribadi. Di satu sisi, rejim perlindungan data pribadi secara tegas mengatur “ketertutupan” data pribadi, sementara di sisi lain, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur keterbukaan informasi DPT sebagai bagian dari penyelenggaran Pemilu yang akuntabel.

“KPU sendiri mengatakan DPT itu data terbuka, jadi mekanisme perlindungan data menurut mereka tidak berlaku,” ujar Deputi Risert Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), Wahyudi Djafar.

Pandangan KPU ini tidaklah salah. DPT merupakan dokumen terbuka untuk kepentingan pemilihan umum. Pasal 201 Ayat (8) UU Pemilu menyebutkan, pemutakhiran data pemilih dilakukan setiap enam bulan sekali, dengan mengacu pada data kependudukan yang diserahkan oleh pemerintah kepada penyelenggara Pemilu. (Baca: 3 Lembaga Perlu Investigasi Jual Beli Data DPT di “Pasar Peretas”)

Hasil pendataan inilah yang kemudian menentukan apakah seseorang warga negara telah terdaftar sebagai pemilih dan berhak menggunakan suaranya atau tidak. Data-data tersebut selain berupa nama dan alamat, juga termasuk NIK dan jenis kelamin (Pasal 202), bahkan praktiknya Nomor Kartu Keluarga (NKK) juga dicantumkan, yang memungkinkan identifikasi lanjutan, seperti nama ibu kandung seseorang. 

Ketentuan undang-undang ini juga memberikan kewajiban kepada penyelenggara Pemilu untuk menyerahkan salinan DPT kepada semua partai politik peserta pemilu, termasuk NIK dan NKK, dan tanpa ada aturan untuk menutup nomor-nomor dalam NIK dan NKK, yang dapat mengidentifikasi atau memprofil seseorang. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua