Jumat, 29 May 2020

Surat Izin Keluar Masuk Jakarta dan Ancaman Pidana

Ancaman pidana berlaku bagi pemberi informasi palsu, mulai dari pidana penjara hingga denda miliaran rupiah.
Aji Prasetyo
Petugas Kepolisian saat menertibkan masyarakat yang melanggar aturan PSBB di pos cek poin. Foto: RES

Imbauan agar jangan mudik yang disuarakan pemerintah kepada masyarakat pada masa pandemi Covid-19 hingga Ramadan beberapa waktu lalu bisa dikatakan cukup berhasil. Dilansir dari laman https://covid19.go.id/, survei yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, yang melibatkan lebih dari 14.000 responden, menemukan 24% responden masih berencana mudik. Sekitar 7% baru saja kembali dari kampung halaman dan mayoritas responden menyatakan tidak berencana mudik.

Sementara survei di situs covid19.go.id pada pertengahan April 2020, yang diikuti lebih dari 5000 pengunjung, menyimpulkan 77% responden telah membatalkan rencana mudik tahun ini karena wabah virus corona. Meski demikian, sekitar 9% melaporkan tetap berencana mudik dan 14% lainnya masih belum memutuskan.

Tahun lalu diperkirakan 20 juta warga mudik ke kampung halaman sepanjang bulan Ramadan. Di tengah wabah, pegerakan orang sebanyak itu tentu mendatangkan risiko penyebaran yang besar sekali, terutama mereka yang menggunakan kendaran umum. Jika mengacu dari data tahun lalu, berarti sekitar 9% dari 20 juta atau sekitar 1,8 juta orang tetap melakukan mudik lebaran.

Nah bagi mereka yang mudik, untuk kembali ke DKI Jakarta bukan perkara mudah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar Dan/Atau Masuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang ditandatangani pada 14 Mei 2020. (Baca: Anies Terbitkan Pergub Batasi Warga Keluar Masuk Jakarta)

Dalam aturan tersebut untuk keluar masuk wilayah Jakarta harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM), termasuk bagi mereka yang mudik dan ingin kembali ke DKI Jakarta yang menurut Anies berlaku hingga 7 Juni 2020 mendatang. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan surat izin tersebut hanya berlaku bagi mereka yang tidak mempunyai KTP wilayah Jabodetabek.

“Kalau KTP sudah elektronik domisili Jabodetabek tidak perlu SIKM,” ujar Adita kepada Hukumonline. Hal yang sama disampaikan Kabiro Hukum Pemprov DKI Jakarta Yayan Yuhanah. “Hanya berlaku untuk (KTP elektronik) luar Jabodetabek,” katanya saat dikonfirmasi Hukumonline.

Dalam Pasal 4 ayat (1) Pergub menyatakan setiap orang atau pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta selama masa penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Kemudian dalam ayat (2) setiap orang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tindakan sebagai berikut: a. jika berasal dari Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk kembali ke rumah/tempat tinggalnya, dan b. jika berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta diarahkan untuk kembali ke tempat asal perjalanannya atau dikarantina selama 14 (empat belas) hari di tempat yang ditunjuk oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Provinsi dan/ atau tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua