Jumat, 05 June 2020

INews dan RCTI Persoalkan Penyiaran Lewat Internet

Para pemohon meminta agar ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran perlu ditafsirkan mencakup pula penyiaran yang menggunakan internet agar kerugian konstitusional tidak akan terjadi.
Aida Mardatillah
Gedung MK. Foto: RES

Persoalkan penyiaran melalui internet, stasiun televisi nasional, INews dan RCTI melayangkan uji materi Pasal 1 angka 2 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait sistem penyiaran melalui spektrum frekuensi radio di Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua pemohon meminta agar layanan siaran televisi secara online ini seharusnya diatur pula dalam UU Penyiaran karena memiliki unsur-unsur yang sama sebagaimana halnya lembaga penyiaran konvensional, seperti gambar, suara, grafis, karakter, dan lain-lain.

Kuasa hukum para pemohon M Imam Nasef mengatakan para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran. Sebab, ada pelakuan berbeda antara para pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran menggunakan internet, seperti layanan over the top (OTT) dalam melakukan aktivitas penyiaran.

“Saat ini banyak bermunculan platform penyiaran melalui internet, tidak hanya Youtube atau Netflix, tetapi platform lain yang menampilkan siaran, belum diatur dalam UU Penyiaran. Ini menimbulkan perlakuan berbeda antara layanan OTT dengan penyelenggara penyiaran konvensional yang menimbulkan ketidakpastian hukum,” kata Imam Nasef saat dihubungi Hukumonline, Kamis (4/6/2020).

Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyebutkan “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

Dia mempertanyakan apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT masuk dalam definisi penyiaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran? Pasalnya, sampai saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran.

Pemohon tak menampik perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat telah membawa manusia memasuki era baru (digital). Karena itu, masuknya konten-konten layanan OTT ke ranah penyiaran menjadi sebuah keniscayaan mengingat pengguna interner di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Seperti diketahui, secara sederhana OTT sebagai layanan konten berupa data, informasi atau multimedia yang beroperasi melalui jaringan internet yang sedikitnya ada tiga kategori. Pertama, aplikasi seperti whatsapp, Line, Telegram, Skype, Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain. Kedua, konten/video on demand/streaming, seperti Youtube, HOOQ, Iflix, Netflix, Viu, dan lain-lain. Ketiga, jasa seperti Go-Jek, Grab, Uber.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua