Senin, 08 Juni 2020

DPR Ingatkan Penerapan Pajak Digital Harus Hati-Hati

Karena kebijakan pajak digital ini bisa saja dianggap langkah sepihak yang bisa berujung sengketa perpajakan internasional. Selama ini perusahaan berbasis digital yang beroperasi di Indonesia tak tersentuh aturan perpajakan.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Penerimaan negara dari sektor pajak di tengah pandemi Covid-19 menurun siginifikan. Transaksi jual beli elektronik atau produk digital bisa menjadi “ladang” baru bagi negara untuk meningkat pendapatan negara. Selain pajak e-commerce (jual beli elektronik), pajak dapat dipungut dari produk perusahaan over the top yang beroperasi di Indonesia, seperti Google, Facebook, Netflix hingga Sportify.

Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan mendukung langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan Sistem Elektronik guna meningkatkan pendapatan negara lewat pajak.

Melalui beleid ini, pemerintah bakal mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi produk-produk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Seperti layanan streaming musik dan film seperti Netflix, Sportify. Pengenaan pajak tersebut berlaku sejak 1 Juli 2020 mendatang.  “Tujuannya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha bagi pelaku usaha dalam dan luar negeri baik konvensional maupun digital,” kata Heri Gunawan dalam keterangannya, Minggu (7/6/2020). (Baca Juga: DJP Sosialisasi Rencana Kebijakan Pengenaan Pajak Produk Digital)

Bagi Heri, penerapan pajak digital penting karena melihat meningkatnya pengguna dan penyedia layanan digital di Indonesia, terlebih di masa pandemi. Pajak digital dapat menjadi sumber pendapatan negara baru guna menutup defisit APBN. Karena itu, pihaknya mendukung terobosan terhadap sumber penerimaan negara di sektor pajak digital ini. “Saya kira upaya ini tentu dapat menambah penerimaan negara. Bagaimanapun juga usaha yang mengambil keuntungan ekonomi dari operasionalnya di negara kita, ideal dan seharusnya mematuhi ketentuan ini,” pintanya.

Sebab, faktanya transaksi produk digital tersebut umumnya tak dilakukan di dalam negeri. Pelanggan atau konsumennya diwajibkan mentransfer dana berlangganan ke rekening perusahaan di luar negeri. Hal ini bukti konkrit potensi kebocoran pendapatan di negara Indonesia. Dia mengakui regulator belum bisa mengejar penerimaan negara dari sektor ini karena keterbatasan regulasi.

Kini, pemerintah melalui metode omnibus law sedang merancang aturan pengenaan pajak bagi perusahaan over the top yang beroperasi di Indonesia. Seperti Netflix, Sportify, Google, Facebook dan lainnya. Nantinya, entitas perusahaan yang bukan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, definisi BUT bakal diubah dari semula berdasarkan keberadaan fisik kantornya di Indonesia menjadi atas dasar kegiatan ekonomi yang dijalankan di Indonesia.

“Selama ini perusahaan-perusahaan itu tidak tersentuh peraturan perpajakan. Bila aturan pengenaan pajak bagi over the top ini sudah ada tanpa mereka menjadi BUT, negara bisa memperoleh penerimaan dari usaha yang mereka jalankan di Indonesia,” kata Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu.  

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua