Rabu, 17 June 2020

Menaker Minta Pengawas Pastikan Tempat Kerja Aman bagi Pekerja

Pengawas ketenagakerjaan diperintahkan untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja meskipun jumlah pengawas tidak sebanding dengan objek diawasi.
Ady Thea DA
Ilustrasi: Hol

Pemerintah telah menetapkan kebijakan new normal atau kenormalan baru di tengah penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19, tak hanya berdampak terhadap sektor kesehatan, tapi juga perekonomian terutama dunia usaha dan ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran No.M/7/AS.02.02/V/2020 tentang Rencana Keberlangsungan Usaha Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. Untuk memastikan agar tempat kerja aman bagi buruh, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja.

Ida memerintahkan pengawas ketenagakerjaan mendorong kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan norma ketenagakerjaan melalui pencegahan, saran, deteksi dini, dan penegakan norma-norma ketenagakerjaan. “Dunia usaha harus tetap berjalan, namun para pekerja juga harus dipastikan aman. Di sinilah pentingnya peran pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk memastikan pelindungan terhadap pekerja di tengah pandemi Covid-19,” ujar Ida Fauziyah, Senin (15/6/2020).

Dia mengingatkan pengawas untuk meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan kader norma ketenagakerjaan di perusahaan. Kader tersebut merupakan mitra strategis untuk memastikan norma kerja di perusahaan dipatuhi. Intinya, harus tercipta situasi kerja yang kondusif dimana perusahaan tetap berproduksi dan hak-hak pekerja terlindungi.

Menurut Ida dalam hal pengawasan ketenagakerjaan, persoalan lama yang masih menjadi tantangan yakni jumlah petugas pengawas yang belum ideal dibandingkan obyek pengawasan. Untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan inovasi yang didukung teknologi informasi. Melalui cara ini Ida yakin kerja pengawasan makin ringan dan optimal, serta memudahkan partisipasi publik.

Mengacu data wajib lapor ketenagakerjaan, Ida mencatat ada 252.880 perusahaan dengan total tenaga kerja 13.138.048 orang. Mengacu Permenaker No.33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan Permenaker No.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permenaker No.33 Tahun 2016 disebutkan setiap pengawas wajib memeriksa paling sedikit 5 perusahaan setiap bulan atau 60 perusahaan dalam satu tahun.

“Dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini yang hanya sekitar 1.574 orang, pengawas hanya mampu mengawasi 103.680 perusahaan atau 40,9 persen dari jumlah perusahaan,” kata Ida. (Baca Juga: Tiga Usulan Buruh Agar Pencegahan Covid-19 di Tempat Kerja Efektif)

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua