Jumat, 26 Juni 2020

Bincang Dampak Pandemi Bagi Konsultan Hukum Bersama Ira A. Eddymurthy

​​​​​​​Salah satu insentif yang diajukan adalah fasilitas PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah, pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25, dan PPN juga diberikan kepada jasa advokat.
Tim Hukumonline

Pandemi Covid-19 yang merebak di Indonesia bukan hanya berdampak ke persoalan Kesehatan tapi juga perekonomian. Dari sisi perekonomian, wabah ini juga berdampak ke para profesional hukum. Salah satunya, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) yang mengaku terdampak akibat pandemi ini sehingga memerlukan insentif dari pemerintah agar bisa bertahan di masa yang sulit tersebut.

Untuk mengupas bagaimana dampak pandemi terhadap para konsultan hukum Indonesia, Hukumonline berkesempatan menggali lebih jauh informasi tersebut dari Cartaker Pengurus AKHI Ira Andamara Eddymurthy. Kepada Hukumonline, Ira mengaku telah mengirimi surat ke pemerintah agar para konsultan hukum diberikan insentif sehingga dapat melewati pandemi tanpa mengalami kesulitan keuangan yang besar.

Salah satu insentif yang diajukan adalah fasilitas PPh Pasal 21 yang ditanggung Pemerintah, pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25, dan PPN juga diberikan kepada jasa advokat dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 69101 (Aktivitas Pengacara) dan 69102 (Aktivitas Konsultan Hukum).

Ira juga menyelipkan harapan agar pandemi ini segera berakhir sehingga perekonomian Kembali normal dan industri jasa hukum Kembali diminati berbagai klien dari berbagai macam jenis. Untuk mengetahui lebih jauh alasan AKHI melayangkan surat, simak wawancara Hukumonline dengan Ira Andamara Eddymurthy dalam Professional Insight, Bincang Komprehensif Wawasan Hukum, video di bawah ini. Selamat menyaksikan!!

 

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua