Kamis, 02 Juli 2020

Menyoal Perlindungan Hak Cipta dalam Pemanfaatan Artificial Intelligence

Pemanfaatan AI dalam industri kreatif dapat bersinggungan mengenai persoalan hak cipta. Pemerintah dan pelaku industri kreatif harus menyiapkan regulasi dan panduan untuk memberi batasan hak cipta tersebut.
Mochammad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatanatau artificial intelligence (AI) dalam aktivitas masyarakat khususnya dunia industri semakin masif. Melalui pemanfaatan AI, pelaku usaha dapat membaca kecenderungan konsumen sehingga dapat meningkatkan kinerja bisnis usahanya. Pemanfaatan AI sudah lumrah diterapkan pada sektor-sektor perdagangan, padat karya dan jasa keuangan.

Tidak hanya itu, tren pemanfaatan AI telah merambah pada industri kreatif seperti periklanan, penulisan novel maupun seni lukis. Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi dan Regulasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Ari Juliano Gema mencontohkan beberapa karya seni yang memanfaatkan AI seperti "The Next Rembrandt", proyek iklan yang dipesan oleh ING Bank kepada J Walter Thompson, sebuah biro periklanan pada 2016. Proyek AI ini menganalisis 346 lukisan karya Rembrandt van Rijn, pelukis Belanda yang juga dikenal sebagai pelukis terbesar dalam sejarah seni Eropa.

Ari menjelaskan pemanfaatan AI tersebut dapat menyimpulkan jika Rembrandt masih hidup saat ini kemungkinan besar akan melukis seorang pria berusia 30-40 tahun, memakai baju hitam dan topi, serta posisi wajah dari sisi kanan. "Iklan tersebut kemudian memenangkan lebih dari 60 penghargaan periklanan," kata Ari dalam dalam keterangan persnya pada diskusi Regulasi Ekonomi Digital dengan tema "Bagaimana Artificial Intelligence (AI) Mempengaruhi Sistem Hak Cipta?," Selasa (30/6).

Contoh lainnya, Ari menerangkan pembuatan novel yang diciptakan melalui sebuah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Hitoshi Matsubara dan timnya di Future University Hakodate, Jepang. Novel dari hasil AI tersebut kemudian diikutkan dalam lomba, bersaing dengan novel-novel terbaik di Jepang dan hampir memenangkan lomba tersebut. (Baca: Asosiasi Pengajar HKI Soroti Lemahnya Regulasi Hak Kekayaan Intelektual)

Lalu, ada program dari Botnik Studios, perusahaan hiburan Amerika Serikat yang mampu menganalisis tujuh novel Harry Potter mulai dari gaya penulisan dan lainnya, hingga akhirnya program AI ini bisa menghadirkan buku lanjutan novel Harry Potter.  "Novel Harry Potter sudah tamat, namun menggunakan AI dapat menganalisis 7 novel Harry Potter dan muncullah novel buatan Botnik yang orang-orang mengapresiasi dan tidak menyangka bahwa novel tersebut dibuat melalui sebuah program AI," kata Ari.

Meski memudahkan, pemanfaatan AI pada industri kreatif tersebut ternyata memiliki persoalan hukum dalam perlindungan hak cipta. Ari menerangkan ibarat dua sisi mata uang, kemajuan teknologi ini selain menawarkan banyak kemudahan sekaligus dapat memberi ancaman bagi para pelaku ekonomi kreatif dari sisi orisinalitas dan hak cipta. Sehingga, dia menilai perlu antisipasi bersama dari seluruh pemangku kepentingan ekonomi kreatif untuk dapat mendorong hadirnya produk hukum yang dapat melindungi para pelaku ekonomi kreatif ke depannya.

"Masalahnya ketika AI itu yang mengandung “DNA” dari karya orang lain digunakan oleh orang yang tidak berhak, dalam hal ini bukan pencipta dan bukan pemegang hak cipta, tentu akan bermasalah ketika dia menghasilkan sebuah karya," kata Ari. 

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua