Jumat, 03 Juli 2020

Pembentuk UU 'Rombak' Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik

Sebanyak 16 RUU dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2020; penambahan 3 RUU baru; penggantian 2 RUU. Pembentuk UU diminta lebih realistis dalam perencanaan prolegnas baik jangka pendek maupun menengah.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: RES

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 menyepakati perubahan. Ada penambahan 3 RUU baru; penggantian 2 RUU; dan 16 RUU dikeluarkan dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 yang sebelumnya berjumlah 50 RUU. Kesepakatan itu diambil setelah masing-masing komisi memaparkan alasan dan kendala terhadap pembahasan RUU di depan sejumlah anggota Badan Legislasi (Baleg).

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan kesepakatan mengeluarkan 16 RUU dari daftar Prolegnas setelah melalui serangkatan rapat dengan komisi. Setelah itu dilanjutkan dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hasilnya disepakati mengeluarkan 16 RUU dalam Prolegnas 2020. Dia memahami kendala yang dihadapi masing-masing komisi di DPR, sehingga mengeluarkan 16 RUU itu dalam Prolegnas 2020.

“Menyetujui untuk menyepakati pengurangan 16 RUU. RUU yang dikeluarkan itu bakal dimasukkan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021,” ujar Supratman Andi Agtas dalam rapat kerja dengan pemerintah dan DPD di Komplek Gedung Parlemen, Kamis (2/7/2020) kemarin. (Baca Juga: Kinerja Legislasi Lemah, Efektifkah Penyelesaian RUU Prolegnas?

Dalam raker ini selain mengeluarkan belasan RUU itu, juga memasukan penambahan RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020. Seperti RUU tentang Jabatan Hakim (usulan DPR dan pemerintah); revisi UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (usulan DPR dan pemerintah); revisi UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (usulan pemerintah).

Selain itu, mengganti beberapa RUU dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020. Seperti RUU Penyadapan dengan RUU Perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Pemerintah pun mengusulkan pergantian RUU tentang Keamanan Laut dengan RUU tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan terhadap dinamika pelaksanaan RUU Prolegnas Prioritas 2020 dan perkembangan situasi pandemi Covid-19, pemerintah sependapat dengan Baleg yakni melakukan penyempurnaan daftar Prolegnas Prioritas dari aspek substansi ataupun kuantitas yang lebih realistis.

“Sesuai kebutuhan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah bakal mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020 dengan mengusulkan 1 RUU usulan baru dan 1 RUU perubahan, serta 1 RUU usulan bersama pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua