Selasa, 07 Juli 2020

Buah Simalakama Joko Tjandra

​​​​​​​Sesuai SEMA ia harus datang sendiri dalam sidang perdana PK, namun ada risiko dieksekusi Kejaksaan.
Aji Prasetyo
Sidang Peninjauan Kembali Joko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (6/7). Foto: AJI

Joko Soegiarto Tjandra, terpidana kasus dugaan korupsi Cessie Bank Bali masih mempunyai kesempatan untuk melanjutkan sidang Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin Nazar Efriandi memberi kesempatan terakhir kali bagi Joko Tjandra untuk hadir dalam persidangan, sebab yang bersangkutan tidak dalam status pemidanaan.

Penasihat hukum Joko Tjandra, Joko Andy Putra Kusuma mengatakan, kliennya tidak dapat menghadiri persidangan karena sedang sakit. Surat keterangan sakit diperoleh dari salah satu rumah sakit di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam surat yang dibacakan Hakim Ketua Nazar, tertulis Joko masih dalam masa perawatan selama 8 hari dimulai dari tanggal 1-8 Juli 2020.

“Karena ini jadwal sidang kedua pemohon belum hadir, menurut SEMA harus hadir karena terpidana tidak sedang menjalani pidana. Maka ada keharusan kewajiban hadir dalam sidang perdana,” kata Hakim Nazar, Senin (6/7). (Baca: Ketika Kejaksaan dan Kemenkumham Beda Informasi Keberadaan Joko Tjandra)

Penasihat hukum meminta penundaan sidang selama dua minggu ke depan, tapi penuntut umum tidak sependapat dan meminta penundaan hanya satu minggu. Majelis pun mengambil alih dengan menyetujui permohonan penasihat hukum, namun ada satu catatan penting yang diutarakan yaitu dua minggu mendatang merupakan kesempatan terakhir bagi Joko Tjandra untuk hadir.

“Perlu dicatat ini kesempatan terakhir ya, jangan besok tidak hadir mohon lagi kapan selesainya. Majelis sudah mengingatkan pemohon hadir 2 minggu yang akan datang. Perlu dicatat pemohon PK hadir 20 Juli 2020 jam yang sama dan tetap di ruang sidang ini,” terangnya.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana yang ditandatangani M Hatta Ali menyebut berdasarkan Pasal 263 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 ‘entang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.

“Atas dasar ketentuan tersebut di atas dan juga ketentuan Pasal 265 ayat (2) dan (3) KUHAP. Mahkamah Agung menegaskan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya, Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkas perkaranya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung,” tulis SEMA tersebut.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua