Kamis, 30 July 2020

Prapenuntutan, Win-win Solution Polisi dan Jaksa yang Terlupakan

Telaah kritis sejak riset dimulai 20 tahun lalu. Rujukan penting dan langka tentang prapenuntutan.
Normand Edwin Elnizar
Foto cover buku dan tabel data buku oleh Yusuf.

Salah satu fitur kebanggaan dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang biasa dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah lembaga praperadilan. Literatur yang mengulasnya sangat berlimpah hingga saat ini. Lain ceritanya dengan lembaga prapenuntutan. Apakah anda ingat pernah mendengarnya?

KUHAP memang hanya menyebut prapenuntutan satu kali. Itu pun terselip di Pasal 14 huruf b tentang kewenangan penuntut umum. KUHAP juga tidak memberi definisi prapenuntutan. Disebutkan bahwa salah satu wewenang penuntut umum ialah mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.

Topo Santoso berusaha mengangkat kembali kajian ilmiah lembaga prapenuntutan dalam wacana sistem peradilan pidana. Bersama salah satu muridnya, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia ini berpijak dari riset tesis magister miliknya 20 tahun silam. Kala itu Topo meneliti peran Polisi dan Jaksa dalam sistem peradilan pidana.

Tesis magister di tahun 1999 itu berjudul Studi tentang Hubungan Polisi dan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana pada Periode Sebelum dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Topo membandingkan bagaimana peran Polisi dan Jaksa berdasarkan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) dan KUHAP. Ia sudah mengidentifikasi lembaga prapenuntutan sebagai salah satu inovasi win-win solution dalam menjembatani ‘persaingan’ Polisi dan Jaksa.

Kelahiran KUHAP disebut Topo menghilangkan kewenangan penuh Jaksa untuk melakukan koordinasi dan pengawasan jalannya penyidikan. Ada pemisahan fungsi penyidikan dan penuntutan yang tidak lagi terpadu. Lembaga yang berwenang menjalankan kedua fungsi itu masing-masing berperan sejajar dan mandiri.

KUHAP memang memberi semacam jalan keluar dengan lembaga prapenuntutan. Inti dari prapenuntutan adalah terjadinya komunikasi antara Polisi dan Jaksa sejak awal penyidikan dimulai. Buku ini mengungkap prosedur prapenuntutan sebagai inovasi unik bahkan tidak lazim. Tidak ada prosedur semacam ini di negara lain atau dalam literatur tentang sistem peradilan pidana.

Sulit untuk memahami prapenuntutan karena KUHAP tidak memperjelas definisinya. Prapenuntutan biasanya dipahami berkaitan dengan sejumlah pasal terkait pelaksanaan peran Jaksa dalam menyempurnakan kerja penyidik. Peran tersebut disebut Pasal 14 huruf b KUHAP sebagai ‘memberi petunjuk’.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua