Sabtu, 01 Agustus 2020

MPR Minta Penegak Hukum Buru Puluhan Buronan Koruptor Lain

ICW mencatat sejak 1996 hingga 2020 masih tersisa 39 buronan kasus korupsi yang belum berhasil ditangkap aparat penegak hukum. Terlebih, jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan para buronan tersebut terbilang fantastis mencapai Rp53 triliun.
Rofiq Hidayat
Ilustrasi: BAS

Apresiasi ditujukan terhadap Bareskrim Polri yang telah berhasil menangkap buronan kelas kakap Djoko Tjandra di Malaysia. Setelah dia berhasil lolos ke Indonesia untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) atas kasusnya di PN Jakarta Selatan pada Juni 2020. Djoko berstatus buron sejak 2009, saat MA menjatuhkan vonis 2 tahun penjara, denda 15 juta, dan uang miliknya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar dirampas untuk negara.     

Namun, masih terdapat puluhan buronan kasus korupsi yang masih bebas berkeliaran di negara lain. Hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah lembaga penegak hukum untuk menelusuri keberadaan mereka dan dilakukan penangkapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

“Menangkap dan membawa kembali buron Djoko Tjandra patut diapresiasi, ini membuktikan pimpinan Polri berhasil mengatasi berbagai hambatan termasuk hambatan internal dalam tugas mencari dan menangkap buronan kakap yang lari atau bersembunyi di luar negeri,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Jumat (31/7/2020). (Baca Juga: Penangkapan Djoko Tjandra, Jawaban atas Keraguan Publik)

Dia menilai publik belum puas dengan hanya sekedar menangkap Djoko Tjandra yang berhasil memperdaya sejumlah oknum penegak hukum dan aparatur pemerintah. Untuk itu, setelah menangkap Djoko, Bambang Soesatyo meminta semua institusi penegak hukum berkoordinasi dan bersinergi memburu sejumlah koruptor lain yang masih berkeliaran di luar negeri.

“Keberhasilan menangkap Djoko Tjandra belum cukup untuk memuaskan rasa keadilan bersama. Karena publik masih mencatat ada puluhan buronan koruptor yang belum ditangkap aparat penegak hukum,” kata dia mengingatkan.

Mantan Ketua DPR RI ini mengajak masyarakat mengawasi proses hukum terhadap Djoko Tjandra dan berbagai orang disekitarnya yang diduga membantu pelariannya ke Malaysia. “Partisipasi rakyat sangat penting melakukan pengawasan proses di pengadilan untuk meminimalisir potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan kehakiman. Jangan sampai kepolisiannya sudah bekerja keras, malah dimentahkan di pengadilan," katanya.

Terpisah, anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil mencokok Djoko Tjandra di Malaysia. Namun begitu, masiih terdapat banyak pekerjaan rumah Polri yang harus segera dituntaskan. Pertama, Polri harus mengembangkan kasus ini terkait adanya kemungkinan petinggi korps bhayangkara lain yang juga terlibat dalam membantu pelarian Djoko Tjandra.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua