Kamis, 13 August 2020

Tak Jamin Semua Jenis Penyakit, Perpres Jaminan Kesehatan ‘Digugat’ ke MA

Pasal 52 ayat (1) huruf i dan j Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Perpres No.64 Tahun 2020 dinilai bertentangan dengan sejumlah UU.
Ady Thea DA
Gedung MA. Foto: RES

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan merupakan salah satu program pemerintah yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun demikian, program ini belum berjalan sesuai harapan karena tidak semua penyakit bisa dijamin pengobatannya. Beberapa kali program JKN ini “digugat” melalui uji materi ke Mahkamah Agung (MA). Gugatan terbaru dilayangkan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Rumah Cemara, Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI), dan Organisasi Perubahan Sosial Indonesia.

Ketua IPPI Baby Ivona mengatakan permohonan uji materi sudah diajukan ICJR sebagai kuasa hukum pada Senin (10/8) dengan akta permohonan uji materi bernomor MA/PANMUDA.TUN/VIII/288/2020. Permohonan uji materi ini mempersoalkan Pasal 52 ayat (1) huruf i dan j Perpres No.82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan terkait layanan kesehatan yang tidak dijamin.  

Pasal itu dinilai bertentangan dengan sejumlah UU antara lain UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN; UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM; UU No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa; dan UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR. “Kami minta ketentuan itu dicabut dari Perpres No.82 Tahun 2018 sebagaimana diubah melalui Perpres No.64 Tahun 2020,” kata Baby Iyona ketika dikonfirmasi, Kamis (13/8/2020). (Baca Juga: Alasan KPCDI Kembali Gugat Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan)

Selengkapnya, Pasal 52 ayat (1) huruf i dan j Perpres 82/2018 yang telah diperbarui lewat Perpres No.64 Tahun 2020 menyebutkan pelayanan kesehatan yang tidak dijamin meliputi: (i) gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat dan/atau alkohol; (j) gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.

Baby mengingatkan konstitusi menjamin hak atas jaminan sosial, salah satunya diwujudkan melalui program JKN. Sayangnya, program yang diluncurkan 1 Januari 2014 ini tidak menjamin seluruh jenis penyakit. Ada pengecualian untuk beberapa layanan sebagaimana diatur Pasal 26 UU No.40 Tahun 2004 tentang SJSN yang diatur lanjut dalam Pasal 52 Perpres 75 Tahun 2019 jo Perpres No.82 Tahun 2018. Pasal 26 UU SJSN ini intinya menyebut jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin akan diatur lebih lanjut dalam Perpres.

Menurut Baby, ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf i dan j Perpres 82/2018 ini bertentangan dengan 4 aturan. Pertama, bertentangan dengan definisi pelayanan kesehatan dalam UU SJSN dan UU Kesehatan. Jenis pelayanan yang tidak dijamin sebagaimana mandat Pasal 26 UU SJSN merujuk Pasal 22 UU SJSN yakni tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga medis berupa promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.    

UU Kesehatan menjelaskan pelayanan kesehatan adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan dengan tujuannya masing-masing yakni promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kedua, bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) UU SJSN yang mengatur tentang jenis pelayanan yang dapat menimbulkan penyalahgunaan pelayanan, peserta dikenakan urun biaya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua