Sabtu, 15 August 2020

Kirim SMS Spam Dini Hari, Indosat Digugat Pelanggan

Menkominfo turut diseret sebagai Turut Tergugat dan dikritik lantaran absen mengatur persyaratan khusus pengiriman SMS penawaran seperti yang telah dilakukan OJK di sektor Jasa Keuangan.
Hamalatul Qur’ani
PN Jakarta Pusat. Foto: RES

Merasa tak nyaman dengan short message service (SMS) penawaran yang seringkali diterima, seorang pelanggan yang juga merupakan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Alvin Lie melalui kuasa hukumnya David Tobing melayangkan gugatan terhadap operator seluler PT Indosat Tbk. Dalam keterangannya, Alvin menyebut SMS penawaran itu dilakukan secara terus-menerus dan masif. Bahkan, dikirim pada dini hari, sehingga patut dianggap tak wajar dan dirasa Alvin sangat mengganggu privasinya.

Dilansir dari SIPP PN Jakarta Pusat, dalam petitum gugatannya, Alvin tak menuntut adanya ganti rugi materiilberupa sejumlah uang, tapi hanya menuntut agar Tergugat (PT Indosat Tbk) segera menghentikan penawaran dalam bentuk apapun kepada Penggugat melalui SMS. Ia juga menuntut agar Tergugat membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 100 (seratus rupiah).

Tak hanya Indosat, Menteri Komunikasi dan Informatika juga turut diseret sebagai Turut Tergugat dalam gugatan yang telah teregister di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. perkara 464/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst tertanggal 14 Agustus 2020 ini. Saat dihubungi Hukumonline, David Tobing mengatakan seharusnya Kominfo dan BRTI (Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia) juga mengatur ketentuan spesifik terkait broadcast SMS ke pelanggan seperti yang telah diatur OJK dalam SE OJK No. 12 Tahun 2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

“Dengan begitu, privasi dan kenyamanan pelanggan untuk sektor di luar jasa keuangan tak lagi terganggu,” kata David.

Sekedar informasi, SE OJK 12/2014 mengatur dalam hal penyampaian informasi melalui sarana komunikasi pribadi (telepon, text message, email, dan yang dapat dipersamakan dengan itu) atau kunjungan langsung yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) harus memenuhi ketentuan bahwa komunikasi hanya dapat dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat, kecuali atas persetujuan atau permintaan calon konsumen atau konsumen.

“Jadi jamnya sudah diatur dan tidak termasuk hari libur,” ujar David mencontohkan.

Lantaran belum mengatur soal batas wajar dan persyaratan khusus pengiriman SMS penawaran pada sektor operator telekomunikasi, untuk itu David melibatkan Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai Turut Tergugat dan meminta Pengadilan untuk memerintahkan Turut Tergugat agar tunduk dan patuh pada Putusan perkara a quo nantinya.

Untuk diketahui, kasus ini bermula sejak bulan Februari 2020, Penggugat berulangkali menerima pesan singkat/SMS penawaran yang dikirimkan Indosat. Dari keterangan penggugat, iklan-iklan tersebut dikirimkan pada waktu yang tidak wajar yakni pada saat pulang kerja, jam istirahat, dan hari libur di rentang waktu pukul 18.00 – 02.30 WIB. Lantaran merasa terganggu atas iklan-iklan tersebut, pada tanggal 26 Februari 2020, Penggugat telah menyampaikan keluhan kepada Tergugat melalui akun media sosial twitter (@IndosatCare) Tergugat.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua