Kamis, 27 August 2020

Pembahasan RUU MK Tertutup Bentuk Pembungkaman Aspirasi Masyarakat

Proses kerja legislasi yang dilakukan sangat cepat dan tertutup dapat dinilai sebagai upaya sengaja untuk membatasi atau bahkan menutup partisipasi masyarakat.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR. Foto: SGP/Hol

Pintu ruang Komisi III DPR tertutup rapat. Ruang balkon yang biasanya dipenuhi pengunjung untuk memantau jalannnya rapat ataupun pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pun sama. Padahal, di ruang Komisi III terdapat pembahasan Revisi UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Pembahasan RUU MK secara tertutup mengingatkan pada saat pembahasan Revisi UU No.30 Tahun 2002 tentang KPK. Lantas apakah nasib RUU MK bakal seperti RUU KPK?

Peneliti senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, Muhammad Nur Sholikin menilai DPR dan pemerintah merencanakan pembahasan dan pengesahan RUU MK dalam waktu dekat. Sejak awal, jadwal yang beredar pembahasan RUU MK bakal dibahas di tingkat Panja dalam hitungan hari. “Tentu proses ini menambah catatan buruk proses kerja legislasi baik DPR maupun pemerintah,” ujar Sholikin kepada Hukumonline, Kamis (27/8/20020). (Baca Juga: Pemerintan Sodorkan DIM RUU MK)

Padahal, dalam beberapa bulan terakhir, proses legislasi yang dilaksanakan DPR dan pemerintah seringkali menuai kritik. Sebab, proses pembahasan RUU dilakukan tertutup serta tidak melibatkan peran serta masyarakat. Dia berpendapat proses legislasi untuk mengubah UU MK mengulangi praktik buruk yang mengabaikan hak-hak masyarakat untuk tahu dan terlibat dalam pembentukan undang-undang.

Menurutnya, proses kerja legislasi yang dilakukan dengan sangat cepat dan tertutup dapat dinilai sebagai upaya sengaja untuk membatasi atau bahkan menutup partisipasi masyarakat. Praktik proses legislasi yang tertutup dan tidak partisipatif yang berulang mengindikasikan pengabaian terhadap tertib prosedur atau aspek formil pembentukan undang-undang.

“Proses legislasi saat ini terlihat bersifat elitis, DPR dan pemerintah mengambil jarak dengan masyarakat dalam membentuk undang-undang,” kritiknya.

Mantan Direktur Eksekutif PSHK periode 2015-2019 ini melanjutkan UU tidak hanya memerlukan legalitas semata, namun juga legitimasi dari masyarakat. Padahal, legalitas dan legitimasi itu dapat meningkatkan efektivitas implementasi sebuah UU. Namun bila dikesampingkan, salah satu unsur tersebut, maka dapat menimbulkan persoalan besar.

Menurut dia, ketidaktaatan terhadap aspek formil pembentukan UU menunjukkan perlunya keseriusan MK dalam menguji UU dari aspek pembentukannya atau pengujian formil. Karena itu, koreksi MK amat diperlukan dalam menjamin hak-hak masyarakat dalam proses legislasi dan transaksi politik yang mengabaikan konstitusi.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua