Jumat, 04 September 2020

Bakal Disahkan, Tujuh Poin Perubahan dalam RUU Bea Meterai

Diantaranya, menyetarakan pemajakan atas dokumen elektronik; penyesuaian tarif bea meterai sebesar Rp10 ribu dan batasan nilai dokumen yang dikenai sebesar Rp5 juta; hingga mulai berlaku per 1 Januari 2021. RUU Bea Meterai ini bakal diparipurnakan untuk disahkan menjadi UU.
Rofiq Hidayat
Kompleks parlemen di Senayan. Foto: RES

DPR dan pemerintah telah menyepakati draf Rancangan undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai untuk diboyong ke dalam rapat paripurna. Kesepakatan itu diambil setelah masing-masing fraksi partai memberi pandangan mini dan menyepakati terhadap materi muatan RUU untuk disahkan menjadi UU dalam rapat paripurna terdekat. Nantinya, RUU Bea Materai bakal menggantiikan UU No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, memuat 7 poin penting.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam pandangannya menyebutkan RUU Bea Meterai yang nantinya menggantikan UU 13/1985 yang selama 34 tahun tak pernah mengalami perubahan. Keinginan mengubah UU 13/1985 sebagai bagian dalam upaya menyesuaikan kebijakan terkait pengenaan bea meterai di tengah situasi kondisi perekonomian yang terus mengalami perubahan.

Demikian pula, kondisi sosial, hukum, dan teknologi informasi yang perkembangannya sedemikian cepat. Namun begitu, RUU ini tetap berpegang pada asas kesederhanaan, efinsiensi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

“Ada 32 pasal dan hal-hal yang sangat penting dalam perubahan UU 13/1985 yang sebetulnya sudah 34 tahun belum pernah direvisi,” ujar Sri Mulyani dalam pengambilan keputusan tingkat pertama RUU Bea Materai dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR dengan pemerintah, Kamis (3/9/2020) di Komplek Gedung Parlemen. (Baca Juga: Mulai Januari 2021, Bea Meterai Jadi Rp10 Ribu)

Dia menjelaskan ada tujuh poin penting yang termuat dalam RUU Bea Meterai ini. Pertama,  penyesuaian yang dituangkan dalam RUU Bea Meterai menyetarakan pemajakan atas dokumen. Sebab, sejak berlakunya UU 13/1985 ada ketidaksetaraan pemajakan terhadap dokumen dalam bentuk kertas. Untuk itu, diperlukan sebuah regulasi baru dalam bentuk UU guna menjangkau pengaturan bea meterai pada dokumen elektronik yang terus mengalami perkembangan secara cepat. Dia berharap melalui penyesuaian penyetaraan bea meterai memberikan rasa keadilan.

Kedua, penyesuaian tarif dan batasan nilai dokumen yang dikenai bea meterai. Menurutnya, pengaturan rumusan norma tarif dalam RUU Bea Meterai berupa single tarif sebesar Rp10 ribu. Namun itupun masih memberi pemihakan terhadap kelompok usaha kecil dan menengah. Dikatakan Menkeu, tarif bea meterai dan batasan nilai dokumen memuat jumlah uang yang dikenai bea meterai dengan tetap memperhatikan usaha kecil menengah, mikro dan menengah.

Berdasarkan pembahasan draf RUU, Panja Komisi XI dan pemerintah menyepakati tarif bea meterai sebesar Rp10 ribu. Kemudian batasan nilai dokumen yang memuat jumlah uang yang dikenai bea meterai disepakati sebesar Rp5 juta. “Dengan tetap menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat,” kata dia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua