Kamis, 17 September 2020

Urgensi Pengaturan Bank Tanah dalam RUU Cipta Kerja

Prinsipnya, sejumlah anggota Baleg DPR setuju terkait pengaturan bank tanah dalam RUU Cipta Kerja ini. Namun, diminta agar bank tanah harus mampu mendistribusikan lahan/tanah ke masyarakat secara tepat dan berkeadilan.
Rofiq Hidayat
Gedung DPR, tempat pembahasan RUU antara pemerintah dan DPR. Foto: RES

Pengaturan bank tanah yang sebelumnya menjadi perdebatan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanahan kembali mengemuka. Setelah pembahasan RUU Pertanahan tertunda, kini keberadaan pengaturan bank tanah bakal diatur secara detil dalam draf RUU Cipta Kerja. Nantinya, keberadaan bank tanah secara kelembagaan berada di bawah presiden dan terdapat dewan pengawas.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Himawan Arief Sugoto mengatakan bank tanah sebagai land manajer diarahkan pada empat hal. Pertama, mengelola tanah bagi kepentingan umum, pembangunan, sosial, dan reforma agraria. Bank tanah sebagai badan khusus bertugas mengelola tanah dengan hak pengelolaan (HPL) yakni merencanakan, memperoleh, mengadakan, mengelola, memanfaatkan hingga mendistribusikan tanah sebagaimana diatur Pasal 123 draf RUU Cipta Kerja.

“Kegiatan bank tanah adalah menyediakan tanah untuk kepentingan umum, pembangunan, sosial, dan reforma agraria, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan, dan nonprofit,” ujar Himawan dalam rapat Panja RUU Cipta Kerja dengan Badan Legislasi DPR, Rabu (16/9/2020). (Baca Juga: Legislator Ini Tolak Sentralisasi Bidang Pendidikan dalam RUU Cipta Kerja)

Himawan menerangkan saat menjalankan tugasnya dalam mengatur HPL, bank tanah bersifat transparan dan akuntabel. “HPL ini dapat diberikan antara lain hak atas tanah berupa hak guna usaha (HGU) hingga hak guna bangunan (HGB). Status tanah yang diberikan itu, bank tanah nantinya dapat mengoptimalkan demi kepentingan umum hingga reforma agraria.”

Dia mencontohkan betapa harga tanah di perkotaan terus mengalami peningkatan. Sementara lahan pertanahan kerap digunakan untuk kepentingan perdagangan dan perindustrian. Sementara orang miskin terus bertambah tanpa mampu memiliki rumah dan lahan karena tak ada akses ketersediaan tanah bagi perumahan di perkotaan.

“Bank tanah harus hadir dan memastikan harga tanah untuk tidak melulu menjadi komoditas yang dimanfaatkan untuk komersial, sehingga kita bisa menyediakan rumah di perkotaan (untuk masyarakat yang kurang mampu, red),” ujarnya.

Dia menerangkan secara keorganisasian, bank tanah tidak berada langsung di bawah Kementerian ATR/BPN. Nantinya, bakal dibentuk komite bank tanah dalam RUU Cipta Kerja. Personil komite bank tanah nantinya ditunjuk oleh presiden dan diisi oleh para menteri terkait. “Jumlahnya bisa jadi 3, 5 atau 7 orang menteri agar satu sama lain saling check and balance, sehingga tak ada satupun menteri yang melakukan abuse of power.”

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua