Senin, 05 October 2020

Nasihat Hakim Agung bagi Pejabat Lelang agar Terhindar dari Persoalan Hukum

Etika dan integritas ini menjadi penting mengingat setiap pejabat lelang disumpah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Moch. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi proses lelang barang sitaan KPK. Foto: RES

Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94 PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Klas I telah mengatur perlindungan hukum terhadap pejabat lelang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Sepanjang tidak melanggar larangan, tidak melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan maka pejabat lelang berada dalam perlindungan hukum.  

Namun dalam prosesnya, tidak sedikit pejabat lelang yang kemudian dipermasalahkan secara hukum oleh pihak-pihak yang merasa kepentingan hukumnya terganggu akibat pelaksanaan tugas pejabat lelang dalam melakukan lelang. Seringkali pejabat lelang harus berhadapan dengan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, bahkan pidana.

Hakim Agung Kamar Perdata pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ibrahim, menjelaskan Pasal 42 PMK 94 PMK.06/2019 telah memberikan panduan bagi pejabat lelang dalam melaksanakan tugasnya. Tiga hal yang disebutkan oleh Ibrahim mengacu kepada ketentuan Pasal 42 antara lain, mengenai tugas pejabat lelang; wewenang dan tanggung jawab; serta larangan-larangan yang ada.

“Ketika ketiga hal itu dipatuhi maka tidak ada kehawatiran bagi pejabat lelang dalam betugas,” ujar Ibrahim dalam webinar pembukaan Munas Pehimpunan Pejabat Lelang Negara (PPLN), Senin (5/10). (Baca Juga: Perlunya Aturan yang Jelas Antara Kepailitan dan Perlindungan Konsumen)

Untuk itu, dirinya menekankan perlunya setiap pejabat lelang untuk meningkatkan profesionalitas dalam bekerja. Menurut Ibrahim, dalam rangka peningkatan profesionalitas pekerjaan, seorang pejabat lelang harus memenuhi sejumlah kriteria. Pertama, penguasan terhadap hard competence. Terkait aspek ini, hal yang paling penting dalam konteks pertanggung jawaban hukum adalah penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan yang menunjang tugas dan wewenang seorang pejabat lalang.

“Jangan sampai ada pejabat lelang yang tidak memahami dengan baik apa yang menjadi tugas dan wewenangnya dan apa perbuatan yang dilakukan itu sesuai dengan standar dan tidak melanggar larangan yang ada,” terang Ibrahim.

Kedua, yang harus juga dimiliki oleh seorang pejabat lelang adalah skill competence. Keterampilan seorang pejabat lelang merupakan salah satu aspek yang juga kut menunjang profesiaonalitas pekerjaan sebagai pejabat lelang. Jika pengetahuan terkait regulasi merupakan suatu keharusan yang akan menjadi panduan bagi seorang pejabat lelang dalam bertugas, keterampilan melengkapi seorang pejabat lelang dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Tentu saja keterampilan ini kembali lagi berbasis terhadap aturan yang berlaku.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua