Selasa, 06 Oktober 2020

Munas III Peradi Tetap Dilaksanakan Secara Virtual, Ini Agendanya

Ada dua agenda yang akan dibahas dalam Munas, yakni pembahasan AD/ART secara virtual, dan terkait pemilihan Ketua Umum Peradi 2020-2025 secara vritual dengan mekanisme konvensional.
Aida Mardatillah

Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Fauzie Yusuf Hasibuan bakal menggelar Munas III Peradi tahun 2020 secara virtual atau online, Rabu (7/10). Penyelenggaran Munas secara online dilakukan lantaran pandemi Covid-19 di Tanah Air masih belum berakhir dengan mematuhi protokol kesehatan secara ketat.

Wakil Ketua DPN Peradi, Sutrisno mengatakan persiapan Munas Peradi sudah hmapir 100%, tinggal pelaksanaannya saja besok, tanggal 7 Oktober 2020. “100 persen sudah siap, tinggal pelaksanaanya, melalui Virtual pertama kali dengan dihadiri 135 DPC Peradi di seluruh Indonesia. Untuk DPN Peradi sendiri akan berada satu tempat yang sama yakni di Bogor, sedangkan DPC Peradi di daerahnya masing-masing,” kata Sutrisno kepada Hukumonline, Senin (5/07).

Sutrisno mengatakan, karena Munas Virtual ini belum diatur dalam AD/ART, maka dalam Rapimnas pada 12 Agustus 2020 lalu yang dihadiri DPC Peradi di seluruh Indonesia sepakat bahwa Munas akan dilaksanakan secara virtual. Sebab, SK Kepengurusan DPN Peradi saat ini sudah berakhir bulan Agustus Lalu, namun sesuai AD/ART dapat diperpanjang selama 6 bulan, yakni jatuh pada bulan Desember.

“Tetapi, dikarenakan ketidakpastian kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir maka, kita memutuskan Munas Peradi dilakukan secara virtual,” ujarnya. (Baca: Kali Pertama, Munas III Peradi Bakal Digelar Secara Virtual)

Sedangkan bagi DPC yang mengikuti Munas, Sutrisno berharap, bisa tetap mengikuti secara virtual dengan infrastruktur online yang baik. “DPC Peradi di daerah seluruh Indonesia, tentunya akan berada di satu tempat yang sama tetapi tetap harus menggunakan mekanisme protokol kesehatan Covid-19, dan harus memiliki koneksi jaringan internet yang baik,” ujarnya.

Ia menyebut dalam Munas nanti ada dua agenda yang akan dibahas, pertama mengenai AD/ART, dan kedua terkait pemilihan Ketua Umum Peradi 2020-2025. “Pembahasan AD/ART, akan dilakukan secara virtual untuk pertama kalinya, tetapi untuk pemilihan Ketua Umum Peradi, walaupun secara Virtual tetapi mekanismenya secara konvensional,” kata Sutrisno.

Konvensional, lanjut Sutrisno, adalah di setiap DPC Peradi daerah sudah dikirim surat suara oleh DPN Peradi dan juga seorang utusan yang akan mengawal pemilihan Ketua Umum Peradi. “Jadi, kita pemilihannya tidak melakukan e-voting, tetapi tetap manual menggunakan surat suara yang dicoblos oleh utusan dari masing-masing DPC dan diawasi oleh pengawas dari DPN Peradi, yang nantinya surat suara tersebut dihitung oleh pengawas pemilihan dari DPN Peradi secara terbuka saat Munas virtual berlangsung di layar masing-masing DPC Peradi,” kata dia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua