Senin, 19 Oktober 2020

Plus Minus Metode Omnibus Law

Berpotensi melampaui ketentuan konstitusi dan meminimalisasi partisipasi.
Muhammad Yasin
Demo buruh menentang omnibus law. Foto: RES

RUU Cipta Kerja disusun berdasarkan metode Omnibus Law. Para pejabat pemerintah dan DPR menegaskan RUU ini dimaksudkan untuk menciptakan lapangan kerja, memudahkan dan memutus mata rantai korupsi dalam perizinan, dan memperbaiki iklim berusaha. Tetapi sebagian warga melihat proses pembentukan RUU Cipta Kerja tidak mencerminkan pembentukan perundang-undangan baik. Demonstrasi menentang RUU Cipta Kerja terjadi di banyak tempat. Sejumlah pihak sudah mengungkapkan keinginan mendaftarkan pengujian RUU Cipta Kerja yang sudah setujui bersama DPR dan Pemerintah itu ke Mahkamah Konstitusi. Aspek formal pembentukan termasuk yang disasar.

Pemerintah dan DPR memilih menggunakan metode omnibus law dalam proses pembentukan RUU Cipta Kerja karena bersinggungan dengan puluhan Undang-Undang lain. Omnibus law dikenal sebagai metode penyusunan undang-undang sapu jagat, yakni metode pembentukan undang-undang untuk mengubah dan memadukan pengaturan mengenai hal-hal tertentu yang berkaitan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus. Lema ‘omnis’ dalam kata Omnibus mengandung makna ‘untuk semuanya’.

Black’s Law Dictionary mengartikan omnibus bill sebagai: (1) a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions; (2) a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control.

Banyak yang memandang metode omnibus law yang dipakai saat Pemerintah dan DPR saat menyusun RUU Cipta Kerja sarat pelanggaran formal. Metode ini belum dikenal dalam regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum lagi prosesnya yang dianggap cepat dan mengabaikan partisipasi publik. DPR dan Pemerintah membantah anggapan semacam itu. Lepas dari itu, akhirnya banyak orang ingin tahu seluk beluk omnibus law.

(Baca juga:  Mengenal Metode ‘Omnibus Law’).

Terlepas dari prokontra RUU Cipta Kerja, sebenarnya ada plus minus menggunakan metode omnibus. Merujuk pendapat ahli ilmu perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, ada manfaat dan kelemahan metode omnibus. Saat menjadi narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII Yogyakarta, Bayu Dwi Anggono menyebutkan empat manfaat metode omnibus. “Sebagai suatu teknik, tentu punya manfaat dan punya kelemahan,” ujarnya.


  1. Mempersingkat proses legislasi.

Proses penyusunan undang-undang dapat dipersingkat dalam hal ada kebutuhan ingin mengubah banyak ketentuan dalam berbagai UU. Melalui metode omnibus, tidak perlu mengajukan usulan perubahan Undang-Undang yang ingin direvisi. Melalui satu perencanaan, satu pembahasan, pengesahan, persetujuan, dan pengundangan omnibus law dapat memuat banyak materi dan dibahas dalam waktu yang relatif singkat. Setidaknya lebih dingkat dibandingkan jika satu persatu Undang-Undang diubah.


  1. Mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU.

Mengingat banyaknya pasal yang dibahas, beragamnya bidang atau klaster yang diatur, ada kemungkinan terjadi kebuntutan dalam pembahasan. Apalagi jika masing-masing parpol mempertahankan kepentingannya. Melalui metode omnibus, anggota parlemen dan pemerintah punya kesempatan melakukan kompromi karena saling bertukar kepentingan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua