Sabtu, 21 November 2020

Begini Kemudahan Izin Usaha Kecil dalam UU Cipta Kerja

​​​​​​​Usaha mikro dan kecil tidak perlu lagi akta notaris dan dihilangkan kewajiban pendirian PT oleh dua orang atau lebih.
Mochammad Januar Rizki
Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno saat menjadi pembicara di Webinar Hukumonline. Foto: RES

Pemerintah melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengharapkan kemudahan mendirikan usaha bagi masyarakat. Salah satu sektor yang dimudahkan persyaratannya yaitu usaha mikro dan kecil. Dengan kemudahan tersebut, pemerintah berharap perekonomian dapat tumbuh dan menciptakan lapangan kerja.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Riyatno mengatakan, perizinan usaha bagi usaha mikro dan kecil selama ini diperlakukan sama dengan investasi skala besar. Menurutnya, dengan UU Cipta Kerja maka perizinan usaha mikro dan kecil akan lebih mudah.

“Tidak adil dan fair, persyaratan usaha mikro dan kecil kok sama dengan yang besar. Ini diubah perizinan usahanya kalau untuk usaha mikro dan kecil risiko rendah cukup mempunya NIB (nomor induk berusaha) maka bila melakukan perisapan usaha sampai operasional. Bahkan di  UU dijamin ini bisa daftar SNI dan sertifikasi halal,” jelas Riyatno dalam Webinar Hukumonline 2020 yang berjudul “Strategi Hukum dan Implementasi Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha”, Kamis (19/11).

Kemudahan lainnya, Riyatno menjelaskan, usaha mikro dan kecil juga tidak memerlukan akta notaris dalam pembentukan badan usaha perseroan terbatas. Nantinya, akta notaris tersebut diganti dengan surat keterangan. Saat ini, pemerintah masih menyusun teknis penerbitan surat keterangan tersebut. Terkait jumlah pendiri, usaha mikro dan kecil juga tidak diwajibkan dua orang atau lebih sehingga dapat dilakukan satu orang.

Riyatno menjelaskan terdapat perubahan paradigma perizinan usaha dari berbasis izin menjadi risiko. Nantinya, terdapat empat kategori jenis usaha yaitu risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Sehubungan dengan kewajiban Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Riyatno mengatakan persyaratan tersebut lebih diprioritaskan bagi kategori usaha risiko tinggi seperti sektor sumber daya alam dan lingkungan. “Kalau risiko tinggi kemungkinan besar harus ada AMDAL, kalau menengah ada standar,” jelasnya.

Baca:

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan A Djalil, menyatakan UU Cipta Kerja mengubah paradigma dunia usaha di Indonesia dari pendekatan izin menjadi risiko. Dia menjelaskan melalui pendekatan risiko maka perizinan usaha hanya diperlukan bagi kategori risiko menengah dan tinggi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua