Jumat, 20 November 2020

Menakar Efektivitas UU Cipta Kerja Terhadap Kemudahan Usaha

Kemudahan akses permodalan merupakan poin penting dalam memunculkan investasi baru dan pemerataan ekonomi.
Mochammad Januar Rizki
Hukumonline menggelar webinar bertema Strategi Hukum dan Implementasi Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha, Kamis (19/11). Foto: RES

Pemerintah mengklaim penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memudahkan investasi di Indonesia. Namun, kehadiran UU Cipta Kerja juga memunculkan penolakan dari berbagai pihak seperti buruh, aktivis lingkungan hingga akademisi. UU Cipta Kerja dinilai sarat kepentingan bagi pengusaha dan merugikan para pekerja serta berisiko rusaknya lingkungan hidup.

Akademisi Fakultas Hukum Universias Indonesia, Teddy Anggoro, mempertanyakan efektivitas UU Cipta Kerja terhadap kemudahan berusaha atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia. Menurutnya, UU Cipta Kerja belum mengakomodir secara menyeluruh poin-poin penilaian EoDB yang disurvei oleh World Bank.

Dia mengatakan UU Cipta Kerja belum berbicara mengenai kemudahan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil mikro dan menengah (UMKM). Padahal, Teddy menjelaskan kemudahan akses permodalan merupakan poin penting dalam memunculkan investasi baru dan pemerataan ekonomi.

Dia mencontohkan Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memberi kesempatan bagi semua masyarakat dalam kemudahan akses permodalan. Sehingga, setiap masyarakat punya kesempatan untuk membangun usahanya.

“Jadi kalau mahasiswa baru lulus kampus enggak jadi pegawai tapi buka lapangan usaha, nah getting credit enggak ada di UU Ciker,” jelas Teddy dalam Webinar Hukumonline 2020 yang berjudul “Strategi Hukum dan Implementasi Omnibus Law Bagi Pelaku Usaha”, Kamis (19/11). (Baca: Alasan Pemerintah Mengatur Ulang Sanksi Perpajakan dalam UU Cipta Kerja)

Kemudian, Teddy juga menerangkan ketentuan penghapusan akta notaris dengan surat keterangan dalam pendirian badan usaha bagi UMKM harus diperjelas. Menurutnya, perubahan tersebut tidak signifikan apabila surat keterangan tersebut tetap dikeluarkan oleh notaris. 

“Starting busines saya yakin akan tinggi (peringkat EODB). Tapi yang jadi masalah ketika surat pernyataan itu siapa yang keluarkan sehingga harus dijaga banget aturan turunannya,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua