Sebagai seorang pemimpin negara, presiden memiliki hak istimewa atau hak prerogatif. Di bidang yudisial, hak prerogatif presiden adalah membuat keputusan terkait pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam Perubahan Pertama UUD 1945.
Lebih lanjut, ketentuan Pasal 14 UUD 1945 setelah perubahan menyatakan bahwa presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung; presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
Diubahnya ketentuan UUD tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh presiden. Dengan ketentuan baru tersebut, pemberian grasi, rehabilitasi, amnesti, abolisi tidak lagi menjadi hak absolut presiden, melainkan harus memperhatikan pertimbangan MA atau DPR.
Perihal amnesti dan abolisi dapat disimak dalam Apa Itu Abolisi dan Amnesti? Dua Hak Presiden di Kasus Tom Lembong dan Hasto. Kemudian, perihal rehabilitasi dapat disimak dalam Syarat dan Prosedur Rehabilitasi bagi Tersangka dan Terdakwa.
Apa itu Grasi?
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Grasi, grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh presiden.
Secara sederhana, sebagaimana diartikan KBBI, pengertian grasi adalah ampunan yang diberikan oleh kepala negara (presiden) kepada orang yang telah dijatuhi hukuman.
Penjelasan Umum UU Grasi menegaskan bahwa pemberian grasi bukanlah campur tangan presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif untuk memberikan ampunan. Kemudian, meski pemberiannya dapat mengubah, meringankan, mengurangi, atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana, grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.
















