Berlangganan Pro

Utama

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Top! Hakim, Jaksa, Lawyer, In-House Counsel, dan Akademisi Ini jadi Kolumnis Favorit Pembaca

Seru dan Happy, Alasan Notaris dan Lawyer Ikut Hukumonline Run 2024

Seru dan Happy, Alasan Notaris dan Lawyer Ikut Hukumonline Run 2024

Semester I 2024, 4 Firma Hukum Ini Terbanyak Promosi Partner

Semester I 2024, 4 Firma Hukum Ini Terbanyak Promosi Partner

DPR Menyetujui RUU Praktik Kedokteran

Sembilan fraksi di DPR sepakat untuk menyetujui RUU Praktik Kedokteran disahkan menjadi undang-undang. Dalam pembahasannya, banyak pasal yang berkaitan dengan peradilan profesi yang dihapus.

Setelah Satu Atap, Kemandirian Hakim Militer Dikhawatirkan

Setelah penyatuan peradilan militer ke lingkungan Mahkamah Agung, maka persyaratan-persyaratan yang berlaku untuk hakim secara umum mestinya juga berlaku kepada hakim militer. Hanya persyaratan spesifik yang berasal dari Mabes TNI.

Kekuasaan Kehakiman Satu Atap, Anggaran MA Membengkak

Anggaran Mahkamah Agung untuk tahun 2005 mengalami kenaikan drastis pasca peralihan administrasi peradilan pada MA. Proposal kenaikannya sudah disampaikan. Berapa jumlahnya?

Syarat Rekomendasi dari Organisasi Notaris Rawan KKN

Ketentuan perlunya rekomendasi dari organisasi notaris sebagai syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris dikhawatirkan menimbulkan lahan KKN baru. Penyelenggara program magister kenotariatan merekomendasikan agar ketentuan ini dihapus dari RUU Jabatan Notaris.

PN Jaksel Batalkan Putusan KPPU Soal Audit PT Telkom.

Kantor Akuntan Haryanto Sahari akhirnya urung membayar ganti rugi Rp20 miliar sebagaimana dinyatakan putusan KPPU 24 Juni lalu. Putusan tersebut telah dibatalkan PN Jakarta Selatan.

RUU Jabatan Notaris akan Dibahas Hanya dalam 15 Hari

Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR dengan Pemerintah yang diwakili Menteri Kehakiman ad interim M.A Rachman menyepakati RUU Jabatan Notaris akan dibahas dalam waktu 15 hari. Diharapkan, RUU ini akan disahkan pada rapat paripurna Dewan pada 14 September mendatang.

Bila MK Harus Menguji Undang-Undangnya Sendiri

Seorang calon anggota legislatif dari Partai Demokrat mengajukan judicial review terhadap Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Independensi MK dalam menguji suatu undang-undang kini benar-benar diuji.

DPR Persoalkan Penambahan Anggaran Rp500 Miliar oleh KPU

Komisi II DPR mempersoalkan proses penambahan anggaran pelaksanaan pemilu sebesar Rp500 miliar oleh KPU. Komisi menilai seharusnya KPU bisa mengolah anggaran yang telah disetujui sebelumnya

UU Kekuasaan Kehakiman Dinilai Bertentangan dengan Konstitusi

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman baru berumur delapan bulan bulan, tapi sudah menuai gugatan. Seorang advokat mengajukan permohonan judicial review atas Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru disahkan dan berlaku sejak 15 Januari 2004 itu.

Tulisan Tempo Tidak Berniat Menghina Tomy Winata

Kami hanyalah sekumpulan wartawan yang bersenjatakan pena bukan senapan, kami mengandalkan otak dan kecerdasan bukan otot dan kekerasan..

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com