Utama

Setoran Fiskal BPPN 2003 Surplus 100 Miliar

Badan Penyehatan Perbankan Nasional berhasil memenuhi target setoran fiskal tahun 2003 kepada pemerintah sebesar Rp26,1 triliun. Dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan senilai Rp26 triliun, setoran BPPN kepada pemerintah surplus Rp100 miliar.
Tri

Aktivis LSM Serukan Jangan Pilih Politisi ‘Busuk'

Irama lagu berjudul Cucakrowo serta-merta terdengar riuh dari beberapa aktivis LSM pada sebuah konferensi pers di Jakarta. Hanya saja syair lagu itu mereka ganti menjadi: Jangan-jangan pilih mereka, berpolitik untuk korupsi, jangan-jangan pilih mereka, berpolitik menipu rakyat.
Zae

2003, Tahun Penindasan Rakyat Melalui Undang-undang

Selama kurun waktu 2003, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan penindasan dan perampasan hak asasi warga negara melalui peraturan perundang-undangan
Tri

Televisi Swasta Tetap Tolak Eksistensi Komisi Penyiaran

DPR telah menyelesaikan pemilihan anggota Komisi Penyiaran Indonesia. Namun, televisi swasta tetap menolak eksistensi dari lembaga yang akan mengatur masalah penyiaran di Indonesia tersebut.
Zae

Dualisme Undang-Undang Bisa Jadi Bumerang Pemilu di Aceh

Ada kecenderungan dan indikasi penyelenggaraan pemilu di Aceh bakal cacat hukum. Apalagi masih terjadi dualisme pijakan hukum yang bisa digunakan untuk melegitimasi pemilu di daerah darurat militer itu.
Mys

Putusan PT Tiga Mantan Direktur BI Masih Simpang Siur

"Saya tak bisa komentar atas kebenaran putusan tersebut. Namun putusan-putusan kasus korupsi yang sudah diberitakan karena kehebatan kawan-kawan wartawan, sangat membuat saya kecewa".
Mys/CR-1

Akbar Tandjung: Selamat Bekerja Komisi Anti Korupsi

Rapat paripurna DPR pada Jumat (19/12) secara resmi telah memberikan persetujuan terhadap pengangkatan pejabat-pejabat publik sejumlah lembaga baru. Termasuk lima orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang sebelumnya telah dipilih oleh Komisi II DPR.
Amr

Vonis Pengadilan Tinggi DKI: Tiga Mantan Direktur BI Bebas

Masih ingat kasus tiga orang mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia: Hendrobudiyanto, Heru Supraptomo dan Paul Sutopo?
Mys

DPR Setujui RUU Kekuasaan Kehakiman Gantikan UU No.14/1970

DPR telah menyetujui dua RUU bidang hukum yaitu tentang Kekuasaan Kehakiman dan Perubahan UU Mahkamah Agung. RUU Kekuasaan Kehakiman akan menggantikan Undang-undang No.14/1970 yang usianya lebih dari 33 tahun sementara perubahan UU Mahkamah Agung akan membawa implikasi besar di lembaga tersebut.
Amr/Nay

Perubahan UU Mahkamah Agung akan Diputuskan Lewat Voting

Meski telah melalui lobi panjang dan melelahkan, DPR dan pemerintah gagal menyepakati rumusan Pasal 5 RUU Perubahan Undang-undang Mahkamah Agung mengenai jumlah wakil ketua MA. Akibatnya, pengambilan persetujuan terhadap RUU itu akan dilakukan melalui voting pada rapat paripurna DPR.
Amr