Berlangganan Pro

Utama

Pesan Advokat Senior dalam Rekonsiliasi Tiga Organisasi AAI Bersatu

Pesan Advokat Senior dalam Rekonsiliasi Tiga Organisasi AAI Bersatu

Ketua MA Dukung Gagasan Hukumonline Buat Kompilasi SEMA Hasil Pleno Kamar

Ketua MA Dukung Gagasan Hukumonline Buat Kompilasi SEMA Hasil Pleno Kamar

Aldwin Rahadian, Mengasah Konsentrasi dan Belajar Disiplin Lewat Menembak

Aldwin Rahadian, Mengasah Konsentrasi dan Belajar Disiplin Lewat Menembak

Lotulung: PPAT Profesi Bebas, Bukan Pejabat Publik

Meskipun banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah, profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak masuk ke dalam lingkup pejabat publik. Untuk itu, produk yang dihasilkan PPAT, yang berbentuk akta, tidak bisa disengketakan ke dalam peradilan tata usaha negara.

Untuk Memperjelas Hubungan dengan BPN, IPPAT Usulkan RUU PPAT

Mencermati kondisi obyektif yang ada, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memandang perlu keberadaan undang-undang yang mengatur profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah. Melalui undang-undang itu, kelak PPAT akan dikembalikan pada proporsi yang sebenarnya.

DPR Setujui RUU Panas Bumi

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR dari Fraksi Reformasi A.M. Fatwa, pada Selasa (23/09), menyetujui RUU tentang Panas Bumi untuk disahkan sebagai undang-undang.

PN Tanjungkarang: Jaksa Tidak Berwenang Menyidik Kasus Korupsi

Putusan PN Tanjungkarang bikin geger aparat kejaksaan. Hakim memutuskan bahwa yang berwenang menyidik kasus korupsi adalah kepolisian, bukan kejaksaan. Menerobos pakem yang selama ini terlanjur diterima?

Di Dunia Maya, (Alm) Baharudin Lopa Masih Menjabat Menkeh dan HAM

Penelusuran hukumonline ke beberapa situs penegak hukum, menemukan hal-hal yang tidak up to date, bahkan menakutkan. Di situs Depkeh HAM, (alm) Baharudin Lopa masih menjabat Menteri Kehakiman.

Secure Parking Nilai Gugatan David Tidak Berdasar

Gugatan David ML Tobing terhadap PT Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) dinilai tidak mempunyai dasar hukum dan bukti sama sekali. Selaku pelaksana di lapangan, Secure Parking mengaku tidak berwenang untuk menaikkan atau menurunkan tarif parkir.

Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Bisa Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Dalam sosialisasi UU No.24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi terungkap sejumlah masalah yang pengaturannya tidak jelas. Mulai dari masalah yang sifatnya teknis, sampai yang mendasar seperti bisa-tidaknya Komisi Pemilihan Umum menjadi pihak dalam Mahkamah Konstitusi

Akhir September, RUU Anti Terorisme Diserahkan ke Presiden

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman dan HAM Abdul Gani Abdullah menginformasikan pula bahwa RUU Anti Terorisme sedang dalam tahap finalisasi. Menurut Gani, pihaknya menargetkan untuk mengajukan RUU tersebut ke Presiden pada akhir September.

Koalisi LSM Kritik Pembahasan Lima RUU Bidang Peradilan

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan menemui Badan Legislasi DPR untuk menyampaikan kritik terhadap substansi dan pembahasan beberapa RUU bidang peradilan. Mereka menilai bahwa substansi dan prosedur pembahasan sangat jauh dari sempurna.

Hak Gugat Walhi Diakui Pengadilan Tokyo

Pengadilan Tokyo mengakui keberadaan Walhi sebagai penggugat kasus gugatan Proyek Dam Kotapanjang. Selain itu, pengadilan juga memerintahkan para tergugat yang terdiri Pemerintah Jepang, JICA, JBIC dan PT. Tepsco untuk menyiapkan segala dokumen yang berkaitan dengan pembangunan Proyek Dam Kotapanjang.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com