Dalam pertemuan tersebut, yang paling banyak disorot adalah kasus lima TKW Indonesia yang sedang menghadapi ancaman hukuman mati di pengadilan Singapura. Menurut Dubes Hidayat, hingga saat ini kelima TKW tersebut masih terus menjalani persidangan.
Sri Sundarti, salah seorang dari kelima TKW itu, didakwa Mahkamah Rendah Singapura atas lima kasus yaitu melakukan pembunuhan majikan, pembunuhan anak majikan, menyebabkan kebakaran, mencuri uang dan kartu kredit serta mengambil kartu ATM.
TKW lain, Parwati, diseret ke pengadilan atas tuduhan membunuh orang tua majikan. Sumiati dituduh lalai menjaga anak majikan yang mengakibatkan kematian. Dua TKW lainnya, Siti Aminah dan Juminem, sama-sama dituduh melakukan pembunuhan berencana. Menurut Hidayat, pihak KBRI sudah melakukan berbagai upaya, antara lain mendampingi Sri Sundarti di persidangan dan mendatangkan keluarganya dari Magetan.
Mohamad Muzamil, pengacara Sundarti, menyatakan bahwa kasus ini merupakan kasus berat yang diancam hukuman mati. Hanya ada satu saksi meringankan, yaitu orang yang mendengar terjadinya pertengkaran sebelum pembunuhan terjadi.
Penanganan serius
Kasus kelima TKW tersebut bukan saja membuka mata publik betapa pentingnya perlindungan terhadap buruh migran. Tetapi juga membuka borok-borok yang dilakukan perusahaan pengirim tenaga kerja (PJTKI). Dalam kasus Siti Aminah, misalnya, terungkap bahwa yang bersangkutan baru berumur 16 tahun. Padahal, syarat minimal untuk bisa dikirim ke luar negeri adalah 18 tahun. Ini memperlihatkan penipuan administratif yang dilakukan PJTKI.
Jumlah TKW yang mati dan menghadapi persoalan hukum di luar negeri sebenarnya sudah banyak diungkap media. Toh, RUU Perlindungan Buruh Migran hingga kini nasibnya tidak jelas. Meskipun Komnas Perempuan sudah menyurati dan mendatangi sejumlah instansi, Presiden belum juga menunjuk wakil pemerintah yang akan duduk bersama DPR membahas RUU tersebut.
Di mata Taty Krisnawati, komisioner Komnas Perempuan untuk buruh migran, tingginya angka kematian dan pengaduan di atas mencerminkan perlunya segera menangani depresi dan stres yang dialami para TKW. Ini perlu mendapat perhatian serius sehingga kasus serupa tidak terulang di kemudian hari, ujarnya.
Dubes MS Hidayat juga mengakui banyaknya TKW yang memiliki kemampuan rendah. Untuk mengatasinya, KBRI antara lain memprakarsai pelatihan bahasa Inggris, kursus menjahit, masak memasak dan merias wajah.
Duta Besar Indonesia di Singapura Mochammad S. Hidayat mengemukakan jumlah tenaga kerja Indonesia di negeri jiran itu berjumlah sekitar 60 ribu orang. Celakanya, para pahlawan devisa itu seringkali mengalami siksaan fisik atau tidak memperoleh hak-haknya. Paling tidak tercermin dari jumlah Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang meninggal sepanjang lima tahun terakhir. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) sendiri, menurut Hidayat, menerima puluhan pengaduan atau keluhan setiap hari.
Duta Besar Hidayat menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pertemuan yang difasilitasi Komnas Perempuan di Jakarta, Rabu (28/04). Pertemuan tersebut merupakan pertanggungjawaban publik KBRI Singapura atas berbagai kasus perburuhan yang terjadi di sana.
