Menakertrans Erman Suparno menjelaskan bahwa persyaratan pendidikan dan usia justeru dimaksudkan untuk melindungi TKI bersangkutan. Sebab, pengalaman selama ini membuktikan bahwa banyak TKI yang tidak paham kontrak dan perjanjian kerjanya. Sehingga hak-hak mereka sering diabaikan majikan.
Lebih celaka lagi, banyak TKI yang dikirim begitu saja ke negara tertentu oleh PJTKI tanpa tujuan pekerjaan jelas. Dirjen Penempatan Tenaga Kerja ke Luar Negeri I Gusti Made Arka menambahkan sekitar 80 persen TKI diserahkan langsung ke agen. Jadi, PJTKI-nya langsung lepas tangan begitu TKI tiba di negara tujuan. Tetapi begitu ada masalah, yang kerepotan justeru Pemerintah. PJTKI malah lepas tangan.
Erman Suparno mengaku sudah menemukan praktek semacam ini hanya sehari dua hari setelah dilantik jadi Menakertrans. Waktu itu dia sidak ke bandara Soekarno Hatta. Di sana ia bertemu dengan 498 TKI yang baru saja dideportasi dari Malaysia. Kala itu tak satu pun PJTKI yang menunjukkan batang hidungnya, meski sebagian besar TKI tadi dikirim melalui PJTKI.
Selama ini banyak tenaga kerja yang ditelantarkan oleh perusahaan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI). Perusahaan seolah-olah hanya bertanggung jawab sebatas TKI sampai di tempat tujuan. PJTKI lepas tangan jika terjadi pemutusan perjanjian secara sepihak oleh majikan. Bahkan banyak di antara TKI di luar negeri yang menjadi objek eksploitasi.
Banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa PJTKI berusaha lepas tangan begitu tenaga kerja sampai di negara tujuan. Akibatnya, nasib TKI tidak jelas di negeri orang. Sebagian di antaranya terancam hukuman mati. Sebagian lagi mendapat perlakuan tidak senonoh, disamping gaji yang tak dibayar. Atas dasar itulah Pemerintah membuat Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN).
Demikian benang merah argumen yang disampaikan Pemerintah dalam sidang pengujian Undang-Undang PPTKILN di Mahkamah Konstitusi, Kamis (02/2). Dalam sidang pleno ini Pemerintah diwakili oleh Menhukham Hamid Awaluddin dan Menakertrans Erman Suparno.
Judicial review terhadap UU PPTKILN diajukan oleh dua kelompok. Pemohon pertama adalah Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Asosiasi Jasa Penempatan Asia Pasifik (Ajaspac) dan Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki). Permohonan kedua diajukan oleh pengurus Yayasan Indonesian Manpower Watch (IMP).
Mereka memprotes sejumlah aturan dalam UU PPTKILN yang dianggap merugikan PJTKI. Misalnya ancaman pidana dalam pasal 103. Berdasarkan ketentuan ini, PJTKI bisa dipidana maksimal satu tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah bila mengabaikan persyaratan pengiriman TKI yang tercantum pada pasal 50. TKI baru bisa dikirimkan bila dinyatakan lolos tes kesehatan dan psikologis. Disamping itu, TKI juga harus berpendidikan minimal SLTP.
