Sesuai SK KPU No. 843 Tahun 2003 Hamid dan Anas Urbaningrum menjadi ketua dan wakil panitia pengadaan kartu pemilih. Daan dan Mulyana W. Kusuma menjadi ketua dan wakil ketua pengadaan segel sampul surat suara (SK No. 632). SK 844 menetapkan Mulyana dan Daan mengurus pengadaan kotak suara. Sementara SK 845 menunjuk Chusnul Mar'iyah sebagai panitia pengadaan informasi dan teknologi.
Dalam pengadaan segel surat suara ini menurut audit BPK, pengadaan segel surat suara telah merugikan negara Rp60 miliar. KPK saat ini masih terus menyelidiki kasus dugaan korupsi di tubuh KPU. Proyek-proyek yang masih diselidiki KPK adalah teknologi informasi, bilik suara, kertas tulis surat suara, surat suara, kotak suara, dan formulir.
Dalam pengadaan segel surat suara, Daan disebut sudah jadi tersangka. Di situlah ia menyebut nama Hamid sebagai pihak yang bertanggung jawab. Daan sendiri masih terus disidik KPK. Selasa lalu, ia dan mantan anggota KPU Anas Urbaningrum kembali dimintai keterangan oleh penyidik. Namun kala itu, ia mengaku diperiksa dalam kasus kotak suara untuk Pemilu 2004.
Bantahan itu disampaikan Hamid menanggapi tudingan anggota KPU Daan Dimara. Usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Daan memang menyebut nama Hamid sebagai pihak yang bertanggung jawab. Hamid mengklaim dirinya tidak tahu menahu soal segela surat suara Pemilu 2004.
"Saya hanya panitia surat suara pada pilpres I dan pilpres II, dan kartu pemilih. Itu pun ada SK-nya. Jadi saya tidak menangani segel," ujarnya saat dicegat usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi, Rabu (08/2) kemarin.
Hamid menjelaskan, dalam setiap pengadaan barang, anggota KPU memiliki Surat Keputusan Kepanitiaan. "Anda mudah tahu, apa saya terlibat atau tidak, lihat saja di SK itu apa saya terlibat segel atau bukan," tandasnya.
Hamid juga membantah keterangan Daan Dimara kepada wartawan "Saya tidak tahu Pak Daan ngomong apa. Saya hanya diberitahu bahwa Pak Daan mengatakan saya adalah panitia pengadaan segel," tegasnya.
