Lantaran ada keberatan, perkara ini masuk pengadilan umum dan berujung di Mahkamah Agung. Nah, dalam putusannya Mahkamah Agung berpendapat SK Menkeu yang dijadikan dasar penunjukan Perum Peruri bertentangan dengan UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan kata lain, praktek monopoli dalam pengadaan pita cukai tidak dapat dibenarkan.
Entah karena adanya putusan Mahkamah Agung tersebut, kini Pemerintah dan DPR bertekad akan memberi ruang tender untuk pencetakan pita cukai.
Barang kena cukai
Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menegaskan bahwa otoritas fiskal belum berencana melebarkan barang kena cukai baru di luar tiga jenis komoditas kena cukai yang diatur dalam UU No. 11/1995 tentang Cukai. Untuk saat ini pemerintah belum ada maksud menambah objek kena cukai yang baru seperti semen, minuman ringan, atau elektronik, katanya.
Meski demikian, Kepala Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerja sama Internasional (Bapekki) Depkeu Anggito Abimanyu mengatakan bahwa RUU Cukai yang baru memungkinkan pemerintah untuk memperluas barang kena cukai terutama komoditas yang dinilai membahayakan kesehatan atau menimbulkan kerugian.
Kalau dalam undang-undang yang lama kan hanya dibatasi tiga jenis barang kena cukai. Sekarang pemerintah bisa mengusulkan yang baru. Penambahan ini mesti mendapatkan restu dari DPR yang dibahas dalam penggodokan rancangan APBN, ujarnya.
Kesepakatan itu dicapai pada Rapat Pansus RUU Kepabeanan dan RUU Cukai di Senayan, Rabu (07/6) lalu. Kesepakatan tersebut akan membawa perubahan pada rumusan pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Rumusannya akan menjadi berbunyi: Pengadaan pita cukai dan atau tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurf b dan huruf c akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
Jika kesepakatan itu direalisir, berarti terjadi perubahan paradigma pencetakan pita cukai yang selama ini dimonopoli perusahaan yang ditunjuk oleh negara. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 563/KMK/05/1979, Perum Peruri ditunjuk sebagai satu-satunya perusahaan yang bertugas mencetak pita cukai. Berdasarkan SK tersebut, Peruri mengambil alih pencetakan dari PT Bhinneka Cara mulai 1 Januari 1980.
Selama ini, monopoli Peruri itu terus berjalan. Hingga akhirnya, ada keberatan atas praktek pengadaan hologram pita cukai yang dilakukan Perum Peruri dengan PT Pura Nusa Persada. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya memutuskan bahwa kedua perusahaan melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
