Kejaksaan Agung, kata Muchtar, tidak memahami hukum pertanahan dan memperkarakan secara pidana kasus itu dengan mengatakan negara dirugikan sebesar Rp1,936 triliun atas perpanjangan HGB Nomor 26 dan 27 pada tahun 2003 itu.
Menurut dia, jika terjadi kekeliruan dalam putusan administrasi, maka seharusnya diperbaiki dengan administrasi negara, bukan dengan membawa kasus itu dalam tindak pidana korupsi. Dirut Indobuild, Pontjo Sutowo (tersangka kasus korupsi HGB Hilton) telah membayar seluruh masukan untuk negara juga perpanjangan HGB dari tahun 2003 hingga 2023 juga telah dibayarkan.
Muchtar mengatakan, Indobuild merugi hingga 100 juta dolar AS per tahun akibat penyidikan yang dilakukan oleh Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Sementara itu, kuasa hukum pihak Setneg, Husein Adi Wisastra mengatakan, HGB Hotel Hilton keluar pada saat pihak kuasa hukum Indobuild, Ali Mazi (tersangka kasus korupsi HGB Hilton) masih melakukan pencocokan harga dengan pihak Setneg.
Kasus dugaan korupsi pengalihan HGB Hotel Hilton terjadi saat Indobuild memperpanjang HGB Nomor 26 dan 27/Gelora Senayan yang habis masa berlakunya pada tahun 2003, atas nama Indobuild.
Namun, proses perpanjangan HGB yang diajukan pada tahun 1999 itu diduga tidak dilakukan di atas hak pengelolaan lahan (HPL) atas nama Badan Pengelola Gelora Bung Karno/Gelora Senayan yang mengakibatkan negara dirugikan sekitar Rp1,936 triliun dari nilai jual obyek pajak (NJOP) tanah seluas 13,7 hektare yang termasuk dalam HGB Nomor 26 dan 27/Gelora tersebut.
Ketua Timtas Tipikor, Hendarman Supanji mengaku belum bisa memutuskan apa-apa. Dia akan mengevaluasi hasil persidangan gugatan persidangan perdata tersebut. Berkas perkara Hikton sendiri sebenarnya sudah selesai. Kemungkinan besar pekan depan sudah bisa dinyatakan P21 dan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Dalam perkara dugaan korupsi itu, penyidik Tim Tastipikor sudah menetapkan empat tersangka yang disidik dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama untuk pihak pemerintah dengan tersangka Kepala BPN Kanwil DKI Jakarta, Robert J Lumampauw dan mantan Kepala Pertanahan Jakarta Pusat, Ronny Kusuma Judistiro (saat ini menjabat Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan).
Sedangkan dalam berkas kedua untuk pihak swasta dengan dua tersangka yaitu Pontjo Sutowo (Direktur Indobuild/Pemilik Hotel Hilton) dan mantan pengacara Indobuild Ali Mazi yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Tenggara.
Indobuild selaku pengelola Hotel Hilton mengajukan gugatan perdata terhadap tiga instansi pemerintah yaitu Badan Pertanahanan Nasional (BPN), Sekretariat Negara (Setneg) dan Kejaksaan Agung terkait penerbitan Hak Pengelolaan Lahan Nomor No. 1 Tahun 1989.
Sidang gugatan perdata Indobuild atas keabsahan HPL Gelora Senayan (Gelora Bung Karno) itu digelar di PN Jakarta Selatan, Kamis (13/7) dipimpin Ketua Majelis Hakim Machmud Rachimi. Sidang perdana itu berlangsung sekitar 10 menit karena salah satu tergugat yaitu BPN Pusat tidak hadir sehingga sidang ditunda hingga Kamis, 20 Juli mendatang.
Ditemui usai sidang, kuasa hukum Indobuild, Muchtar Lutfi mengatakan, perusahaan yang diwakilinya itu mengajukan gugatan perdata karena menilai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No 1/1989 yang diterbitkan oleh BPN adalah cacat hukum serta perpanjangan atas tanah Hotel Hilton atau Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 26 dan 27 adalah sah.
Muchtar menjelaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 PT Indobulid.Co memiliki hak untuk memperpanjang HGB Nomor 26 dan 27 atas tanah Hotel Hilton dan jika negara tidak memberikan perpanjangan HGB, maka negara diwajibkan untuk memberikan ganti seluruh bangunan.
Menurut Muchtar telah terjadi kriminalisasi terhadap putusan administrasi negara dan pihaknya menyesalkan kekeliruan dalam masalah HPL itu yang mengakibatkan pengelola Hilton dirugikan dan dianggap melakukan tindak pidana korupsi.
