Kebijakan dimaksud antara lain penerbitan surat persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan Kayu, rekomendasi areal perkebunan sawit, persetujuan sementara hak pengusahaan hutan tanaman perkebunan (HPHTP sementara), izin pemanfaatan kayu (IPK), dan dispensasi kewajiban penyerahan jaminan bank garansi dana reboisasi (DR) dan provisi sumber daya hutan (PSDH).
Majelis hakim berpendapat perbuatan Suwarna belum dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena beberapa kebijakan yang dibuatnya seperti surat persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan Kayu dan persetujuan HPHTP sementara belum ada dasar hukumnya. Pertimbangan majelis hakim diantaranya didasarkan pada keterangan ahli Soeparno dari Biro Hukum Departemen Kehutanan yang menyatakan HPHTP sementara, sejauh ini tidak ada dasar hukumnya.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur perbuatan melawan hukum tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa. Oleh sebab itu, majelis membebaskan terdakwa dari dakwaan primair, kata Ketua Majelis Hakim Gus Rizal.
Sementara itu, untuk dakwaan subsidair, majelis hakim menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat Suwarna terbukti telah melampaui kewenangannya sebagai Gubernur Kaltim. Sebagai contoh, kebijakan menerbitkan surat persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan Kayu yang semestinya bukan kewenangan seorang Gubernur atau Kepala Daerah.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) SK Menhut No. 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan, maka izin usaha perkebunan berskala besar diterbitkan oleh Menhut. Padahal, usaha perkebunan yang dijalankan perusahaan-perusahaan Surya Dumai Grup masuk kualifikasi usaha perkebunan skala besar karena lebih dari 10 ribu hektar.
Selain itu, majelis juga menyatakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Suwarna terbukti secara nyata telah menguntungkan orang lain yakni Martias alias Pung Kian Hwa yang tidak lain adalah pimpinan Surya Dumai Grup.
Terkait unsur kerugian negara, majelis hakim berpendapat perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak valid. Pasalnya, ahli BPKP hanya menghitung kerugian negara berdasarkan data-data yang dimiliki penyidik KPK dan tidak melakukan penelusuran ke lapangan.
Perhitungan ahli BPKP tidak melingkupi fakta adanya tunggakan sejumlah perusahaan Surya Dumai Grup sebesar Rp5.7 milyar untuk PSDH dan Rp1,5 milyar untuk DR yang telah dibayar lunas. Akibatnya, jumlah kerugian negara Rp346.823.970.564,24 yang diperoleh ahli BPKP kurang akurat dan oleh karenanya dikesampingkan oleh majelis hakim.
Selanjutnya, majelis hakim dalam menghitung kerugian negara mendasarkan pada keuntungan yang diperoleh Surya Dumai Grup akibat diterbitkannya pemberian IPK yang tidak sesuai dengan aturan. Majelis hakim merujuk pada keterangan Martias dalam BAP penyidik KPK pada 3 Mei 2006 yang menyatakan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp5.167.723.032.
Lebih ringan
Vonis ini jelas jauh lebih ringan dari tuntutan JPU yang menginginkan Suwarna dikenakan 7 tahun pidana penjara serta denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan. Walaupun tuntutannya tidak dipenuhi majelis hakim, JPU tidak secara serta-merta menyatakan banding atas putusan ini. Kami dari Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir, kata Wisnu Baroto, salah seorang JPU, menjawab pertanyaan majelis hakim.
Berbeda dengan JPU, Suwarna melalui salah seorang penasihat hukumnya Otto Hasibuan memastikan akan mengajukan upaya banding. Namun, mengenai kapan upaya banding tersebut didaftarkan, tim penasihat hukum menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu secara internal.
Seusai persidangan, Otto mengatakan putusan majelis hakim yang menyatakan telah terjadi kerugian negara dalam kasus ini tidak tepat. Pasalnya, majelis hakim hanya mendasarkan pada keterangan Martias dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang sebenarnya sudah dicabut oleh yang bersangkutan.
Sementara itu, Suwarna secara tegas menyatakan tidak puas atas putusan majelis hakim. Suwarna berkeyakinan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dinyatakan dalam putusan hakim. Dia berpendapat inti dari kasus ini sebenarnya adalah masalah teknis yang seharusnya menjadi tanggung jawab Departemen Kehutanan. "Kita akan terus melawan sampai darah penghabisan," tegasnya.
Seperti biasa, Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur Non-aktif, tetap terlihat tenang -bahkan cenderung sangat rileks dan terus menebar senyum. Sikap tersebut terus dipertahankan, baik ketika sidang belum dimulai maupun ketika majelis hakim Pengadilan Tipikor membacakan vonis atas kasus dugaan korupsi yang menimpanya.
Suwarna memang pantas tersenyum karena majelis hakim yang diketuai Gus Rizal hanya menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsidair tiga bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Suwarna terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait pelepasan izin pembebasan lahan perkebunan kelapa sawit seribu hektar. Pidana uang pengganti tidak dikenakan karena tidak ada fakta persidangan yang menyatakan Suwarna menikmati hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
Walaupun terbukti melakukan tindak pidana korupsi, majelis hakim menilai perbuatan Suwarna tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan primair JPU. Majelis hakim justru berpendapat dakwaan subsidair yakni Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 yang terbukti.
Putusan ini diwarnai dengan pendapat berbeda atau dissenting opinion dari salah seorang anggota majelis, Slamet Subagio. Slamet menyatakan tidak setuju dengan pendapat mayoritas majelis hakim yang menyatakan perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pasal dalam dakwaan primair.
Dakwaan subsidair terbukti
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Suwarna telah membuat sejumlah kebijakan dalam rangka Program Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Sejuta Hektar Kalimantan Timur. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya diberikan kepada sejumlah perusahaan yang ternyata tergabung dalam Surya Dumai Grup.
