Usut Tuntas Dana Non Budgeter DKP ke Partai Politik
Berita

Usut Tuntas Dana Non Budgeter DKP ke Partai Politik

Aliran dana non-budgeter ke sejumlah partai politik dan anggota DPR tampaknya bukan isapan jempol.

Hukumonline News
Hukumonline News
CRP
Bacaan 2 Menit
Usut Tuntas Dana Non Budgeter DKP ke Partai Politik
Hukumonline

 

Berdasarkan penelusuran ICW, sumbangan dana non-budgeter dari Rokhmin telah melampaui batas maksimum yang dibenarkan undang-undang. Sumbangan individu untuk calon presiden maksimal Rp100 juta. Bandingkan dengan hasil investigasi ICW dimana Mega Center menerima sumbangan Rp300 juta, tim sukses SBY-Kalla dan tim sukses Amien Rais masing-masing Rp225 juta.

 

Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, menyebutkan bahwa parpol boleh menerima dana dari iusran anggota atau sumbangan yang sah menurut hukum. Sumber lainnya adalah dari negara. Syaratnya, ada batasan maksimum sumbangan. Besaran sumbangan dana dari individu kepada suatu parpol selama satu tahun yang dibatasi Rp200 juta sedangkan sumbangan dari sebuah badan hukum dibatasi Rp800 juta dalam satu tahun. Namun, berdasar berkas perkara KPK diketahui besaran sumbangan Rokhmin ke sejumlah parpol melebihi ketentuan batas maksimal.

 

Hal itu, menurut Danang, nyata-nyata bentuk pelanggaran Undang-Undang dengan ancaman hukuman maksimal dua bulan penjara atau denda paling banyak Rp200 juta. Selain itu, dalam pasal 28 UU yang sama juga dinyatakan pengurus parpol dapat dikenai hukuman enam bulan penjara atau denda maksimal Rp500 juta. Memang, kata Danang, hukumannya terkesan ringan.

 

Soal ringannya hukuman dalam UU Parpol itu, aktivis Perhimpunan Pemilu untuk Demokrasi Didik Supriyono mengatakan hal itu adalah masalah sistemik yang dialami DPR sebagai legislator. DPR yang terdiri dari aktivis partai tentu tidak akan membuat aturan yang akan menjerat mereka sendiri dengan hukuman yang terlalu berat. "Kita hanya punya sanksi seperti itu, tetapi bisa kita gunakan," kata Didik.

 

Untuk itu, perlu dipikirkan mekanisme baru untuk memberikan hukuman yang lebih berat terhadap aktivis parpol yang melanggar ketentuan dalam UU, terutama terkait penerimaan dana yang tidak jelas. Salah satunya dengan usulan pembaharuan UU Parpol yang sangat ringan sangsi itu.

 

Didik mengungkapkan, sepanjang pengamatannya belum pernah ada satupun keputusan pengadilan yang menggunakan UU Parpol sebagai landasan untuk membuat jera partai yang melakukan pemanfaatan dana nonbudgeter. Temuan soal itu ada namun ini biasanya  terhambat pada keberanian KPK memasuki wilayah 'Senayan', uajr Didi.

 

Sementara itu, Danang Widoyoko menambahkan perlu dilakukan mekanisme pemberian  sangsi di luar hukum pidana, yaitu melalui Badan Kehormatan (BK) dalam DPR itu sendiri. Tindakan tegas BK terhadap aktivis partai politik yang menjadi anggota dewan dan melakukan pelanggaran UU Parpol akan memberikan efek jera bagi si pelaku. Selain itu sanksi dari BK ini menurut Danang akan meringankan kerja KPK yang selama ini belum mendapat dukungan politik yang maksimal dari eksekutif dan legislatif.

Berdasarkan keterangan saksi dalam persidangan perkara korupsi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri, Rabu (25/4) kemarin, kepastian aliran dana semakin terkuak. Meskipun demikian, Rapat Pimpinan DPR tetap memutuskan tidak melanjutkan penyelidikan tentang aliran dana tersebut.

 

Sekretaris Badan Riset Perikanan dan Kelautan Asep D. Muhammad, dalam kesaksiannya, mengatakan bahwa jika ada surat pemberitahuan kunjungan kerja anggota DPR mita Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) ditafsirkan sebagai permohonan bantuan dana. Asep mengaku menyiapkan dana buat uang saku anggota Dewan yang akan melakukan kunjungan kerja setelah ada disposisi Sekjen DKP.

 

Pengacara Rokhmin, Mohamad Assegaf, juga yakin aliran dana itu sampai ke partai politik dan anggota DPR. Semua tertulis rinci dalam pembukuan DKP, ujarnya. Apalagi sudah ada anggota DPR yang mengakui menerima, meskipun kemudian disumbangkan ke pesantren.

 

Berkenaan dengan itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar aliran dana ke parpol dan anggota DPR diusut tuntas. Indikasinya adanya aliran dana semakin jelas, ditambah perbedaan angka pada laporan keuangan parpol dengan aliran dana non-budgeter. Mengalirnya dana Rokhmin dan DKP ke partai politik, politisi dan tim sukses harus diusut tuntas, papar ICW dalam pernyataannya kemarin.

 

Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Danang Widoyoko mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa menggunakan Undang-Undang Partai Politik atau Undang-Undang Pemilu untuk mengusut kasus ini.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info