Sebelumnya, pada Februari 2007 lalu, Depkeu berhasil menemukan 3.195 rekening yang tidak jelas senilai Rp17,6 triliun. Sementara temuan lebih sedikit diperoleh BPK yakni 1.303 rekening yang nilainya mencapai Rp8,5 trilun. Ironisnya, rekening liar itu justru paling banyak ditemukan di Depkeu dan di deerah-daerah.
Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Arif Nur Alam menguraikan, jika diteliti angka dana yang terparkir di rekening liar cukup fantastis. Jumlahnya mencapai 2,6 persen dari total pendapataan dan hibah dalam RAPBN-P tahun 2006, yakni sebesar Rp 651,9 trilun atau 44,6 persen dari dana yang dialokasikan untuk Departemen Pendidikan Nasional.
Sia-sia tanpa Ada Langkah Kongkrit
Sementara itu, pengamat ekonomi Iman Sugema mengatakan PMK akan sia-sia tanpa adanya langkah kongkrit dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini. PMK itu kan cuma aturan. Mungkin dari dulu juga sudah ada aturannya. Yang diperlukan sekarang tentunya selain PMK adalah langkah-langkah ril penertibannya, ujar Director Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) ini kepada Hukumonline, Kamis (7/6).
Iman menyarankan, hendaknya dalam PMK itu juga diatur mengenai sanksi pidana bagi pejabat yang tidak melaporkan rekeningnya. Sebab, bisa saja mereka dianggap korupsi kalau tidak melaporkan, cetusnya.
Pejabat yang bersangkutan, sambung dia, harus bisa mempertanggungjawabkan itu secara APBN. Pasalnya, dana yang ada di rekening itu merupakan kas negara yang merupakan bagian dari keuangan negara.
Adanya temuan rekening liar di departemen dan lembaga pemerintah memang perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini karena rekening liar disebut liar karena bertentangan dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, skala anggaran yang tertampung di dalam rekening liar ini ternyata tidak main-main.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran pers yang ditandatangai Wakil Koordinator Badan Pekerja Ridaya La Ode Ngkowe mengatakan, penertiban rekening liar di departemen harus menjadi prioritas pemerintah. Sebab, telah banyak kasus yang terungkap tentang indikasi kuat korupsi yang berkaitan dengan dana-dana liar di departemen dan lembaga Negara.
Dia mencontohkan kasus yang terjadi di Departemen Agama (Depag), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bulog, Departemen Kehutanan (Dephut) dan yang terakhir, terjadi di Departemen Kelautan dan Perikanan. Dari kasus-kasus yang ada juga menunjukan bahwa dana liar di departemen dan lembaga pemerintahan digunakan untuk kepentingan yang sarat penyalahgunaan wewenang, termasuk penggunaan dana-dana segar ini untuk kepentingan pemenangan pemilu dan membiayai kegiatan politik.
Untuk itu, ICW meminta Menkeu segera menghapus seluruh rekening liar departemen dan lembaga pemerintahan. Selain itu, ICW juga menyarankan pemerintah dan DPR meminta BPK untuk mengaudit rekening-rekening liar dan meneruskannnya ke proses hukum jika terdapat indikasi kuat terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan rekening-rekening tersebut.
Setelah mendapat desakan dari berbagai kalangan untuk menertibkan rekening liar, akhirnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun bertindak. Dalam itungan waktu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penertiban ribuan rekening liar pada departemen dan lembaga pemerintahan akan segera terbit. Insya Allah keluar minggu depan, jelas Sri Mulyani dalam jumpa pers mengenai Sosialisasi Obligasi Daerah, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Kamis (7/6).
Menurut Sri Mulyani, PMK itu akan menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, institusi pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) dalam membuka, melaporkan serta menutup rekening.
Nantinya, lanjut dia, jika ada instansi pemerintah atau pemda yang ingin membuka rekening baru harus melalui pesetujuan Menkeu. Selain itu, jika saldo di rekening itu milik negara, maka rekening itu harus dikembalikan ke kas negara.
Namun demikian, Sri Mulyani menegaskan penertiban itu bukan berarti harus menutup rekening yang bersangkutan. Rekening tersebut menurutnya masih bisa dipertahankan, asalkan tiap-tiap instansi pemerintah melaporkannya ke Menkeu. Sebab, sambungnya, rekening itu dibutuhkan untuk penampungan penerimaan dan untuk pengeluaran.
Seperti diketahui, saat ini jumlah rekening liar yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Departemen Keuangan (Depkeu) terus bertambah. Berdasarkan data Depkeu, saat ini jumlah rekening liar mencapai 5.195 buah. Jumlah ini diketahui setelah Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Depkeu Hekinus Manao menyatakan terdapat tambahan rekening liar sebanyak 2.000 rekening di 23 kementerian dan lembaga negara.
