MA Pecat Tiga Pegawai Administrasi
Utama

MA Pecat Tiga Pegawai Administrasi

Diapresiasi KY, tapi harus diimbangi penindakan hakim nakal. Sudah menjadi rahasia umum kalau pegawai MA hampir semua bisa di-lobby untuk mendapatkan bocoran putusan. Tiga orang itu hanya pas apes saja.

Hukumonline News
Hukumonline News
CRP
Bacaan 2 Menit
MA  Pecat Tiga Pegawai Administrasi
Hukumonline

Tiga pegawai negeri sipil di Mahkamah Agung (MA) dipecat karena terbukti membocorkan rahasia negara. SK-nya sedang diproses, kata Kepala Humas MA Nurhadi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (13/6). Ia menjelaskan, ketiga orang ini terbukti membocorkan rahasia negara berupa advisblaad (pertimbangan hukum, red) majelis hakim agung. Ketiga orang itu, satu dari pegawai di Tim F dan dua pegawai lainnya dari Tim J. Bagaimana bisa advisblaad bocor? Saya juga nggak tahu cara pegawai ini membocorkannya, ujar Nurhadi.

 

Nurhadi mengungkapkan, ini bukan kali pertama MA menjatuhkan sanksi bagi pegawai negeri sipil di lingkungan puncak peradilan  itu. Sebelumnya, ujar dia, banyak juga pegawai yang diberhentikan, tapi mereka sedang menempuh banding di Badan Kepegawaian Negara.

 

Karena advisblaad termasuk dalam kategori rahasia negara, kata Nurhadi, ketiga pegawai itu melanggar Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri. Karena masuk kategori pelanggaran disiplin, maka sanksinya juga mentok pada pemberhentian dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil.

 

 

PP 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai

Pasal 3 ayat (1) butir m:

 membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.

 

Pasal 4

Setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah pelanggaran disiplin.

 

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas berkomentar singkat, Saya appreciate dengan tindakan konkrit yang dilakukan MA itu. Namun Busyro mengingatkan kalau penindakan terhadap pegawai administratif semacam itu mestinya diimbangi dengan langkah penindakan  pada hakim-hakim nakal. Seperti diketahui, rekomendasi KY ke MA  hingga kini belum ditanggapi sama sekali. Padahal, menurut Busyro, Hakim itu kan justru decision maker-nya.

 

Melihat masih diabaikannya rekomendasi KY oleh MA padahal MA bisa berbuat tegas dengan pegawainya, Busyro masih melihat, Ada tendensi yang mengarah pada jiwa melindungi korps yang masih sangat tinggi.

 

Proses secara hukum

Sementara itu,  Koordinator Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan, tindakan pemecatan itu bukan sebuah prestasi yang pantas dibanggakan. Seharusnya tidak berhenti pada sanksi kepegawaian atau hanya pemecatan. Sebab motivasinya dalam pembocoran itu apalagi kalau bukan soal uang? ujarnya. Ujung-ujungnya, itu malah jadi bukti bahwa mafia peradilan masih subur di lingkungan MA.

 

Jika si pegawai ini dari hasil praktek menjual bocoran putusan sudah kumpulkan banyak uang,  lantas apa pengaruh signifikan bagi perbaikan  MA jika pegawainya dipecat, tanya Emerson. Mestinya, kasus ini diproses secara hukum sehingga transparan. Dengan begitu bakal ditemukan celah-celah, lalu ditemukan cara mengatasi di kemudian hari. Ini efek dari sistem yang masih buruk, ujar Emerson.

 

Dengan main pecat, lanjut Emerson, MA masih terkesan tidak serius membenahi diri meski sejak 2003 sudah mencanangkan cetak biru pembaharuan MA. Seharusnya dengan adanya kebocoran semacam ini,  justru dilihat sebagai adanya kelemahan dalam bidang manajemen pemberkasan perkara tambahnya.

 

Sependapat dengan Emerson, Ketua Harian Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) Hasril Hertanto juga menganggap kebocoran tersebut sebagai lemahnya manajemen persiidangan di MA. Bahkan sudah menjadi rahasia umum kalau pegawai MA hampir semua bisa di-lobby untuk mendapatkan bocoran putusan. Tiga orang itu hanya pas apes saja, kata Hasril.

 

Sepakat dengan Emerson, Hasril berpendapat mestinya proses tersebut tidak berhenti pada pemecatan, tapi bisa dirunut lagi siapa saja orang-orang yang masuk dalam jejaring mafia peradilan. Mereka tidak mungkin bekerja sendiri,  pasti ada komplotannya, ujar Hasril.

 

Ada gula ada semut, semua mesti dirunut. Begitulah kira-kira menurut Hasril.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info