Namun lanjutnya, Menkeu juga bisa memerintahkan untuk melakukan penutupan rekening jika memang tidak disetujui oleh Menkeu.
PMK Nomor 58/PMK.05/2007 Pasal 4 Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan penyelesaian penertiban sebagai berikut: 1. Rekening tetap dipertahankan, apabila digunakan untuk operasional bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja; 2. Rekening dipertahankan sementara untuk ditutup pada saat semua kegiatan telah diselesaikan, apabila rekening tersebut adalah rekening penampungan sementara; 3. Rekening dipertahankan dan cukup diungkapkan pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, apabila rekening tersebut kepemilikannya ada pada pihak ke tiga, namun pencairannya memerlukan ijin Menteri/Pimpinan Lembaga; 4. Rekening dialihkan menjadi rekening Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang berada dalam pengelolaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila rekening tersebut dipergunakan untuk menampung dana titipan yang dapat dicairkan tanpa melalui prosedur normatif APBN; 5. Rekening dipertahankan sementara untuk dialihkan ke Badan Layanan Umum (BLU), apabila rekening tersebut untuk menampung dana dukungan pelayanan khusus yang bersifat permanen; 6. Rekening ditutup dan saldonya disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara, apabila rekening tersebut dapat dipastikan dimiliki oleh kementerian negara/lembaga dan tidak didapatkan alasan yang cukup untuk mempertahankan keberadaannya; dan/ atau 7. Rekening yang tidak jelas, dilakukan penelitian lebih lanjut/investigasi untuk memastikan kepemilikannya.
|
Selain itu, dalam PMK Nomor 58 tersebut juga disebutkan, untuk melaksanakan evaluasi terhadap rekening pemerintah tersebut, maka Menkeu akan membentuk tim penertiban rekening. Tim ini nantinya harus menyampaikan laporan secara berkala kepada Menkeu.
Herry menambahkan, peraturan itu juga mengharuskan K/L untuk melaporkan ke Depkeu jika akan membuka rekening baru. Laporan itu harus paling lambat diterima Depkeu sejak tanggal pembukaan rekening.
PMK Nomor 57/PMK.05/2007 Pasal 8 Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib melaporkan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara, dengan menggunakan formulir dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Keuangan ini; paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pembukaan rekening.
|
Seperti diketahui, saat ini jumlah rekening liar yang ditemukan BPK dan Depkeu terus bertambah. Berdasarkan data Depkeu, saat ini jumlah rekening liar mencapai 5.195 buah. Beberapa waktu lalu, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Depkeu Hekinus Manao menyatakan terdapat tambahan rekening liar sebanyak 2.000 rekening di 23 kementerian dan lembaga negara.
Sebelumnya, pada Februari 2007 lalu, Depkeu berhasil menemukan 3.195 rekening yang tidak jelas senilai Rp17,6 triliun. Sementara temuan lebih sedikit diperoleh BPK yakni 1.303 rekening yang nilainya mencapai Rp8,5 trilun. Ironisnya, rekening liar itu justru paling banyak ditemukan di Depkeu dan di deerah-daerah.
Sejauh ini rekening itu tersebar di berbagai bank dan dimiliki atas nama lebih dari ribuan pejabat negara. Berbagai kementerian negara dan lembaga juga membuat sendiri aturan sebagai dasar pemungutan, penyimpanan dan penggunaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP). Pungutan yang mereka berlakukan tidak mengacu peraturan dan perundangan yang ada, tanpa ijin menteri keuangan dan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menurut Ketua BPK Anwar Nasution, belum dapat dikendalikannya rekening-rekening pemerintah disebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2006 yang masih belum cukup memenuhi prinsip tranparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan audit LKPP 2006, BPK menemukan 2.396 rekening pemerintah dengan jumlah Rp 2,704 triliun yang tidak dilaporkan dalam LKPP 2006. Adapun rincian temuan tersebut adalah rekening giro di bank umum sebanyak 2.141 rekening dengan jumlah Rp 2,5 milyar. Sementara untuk rekening deposito di bank umum sebanyak 260 rekening dengan jumlah Rp 144,3 milyar.
Targetnya Tiga Bulan
Sementara itu, mengenai penertiban rekening liar di Depkeu, Herry mengatakan rekening-rekening liar yang ada di Depkeu diharapkan bisa ditertibkan dalam waktu 3 bulan. Sementara untuk departemen atau lembaga negara lainnya, kata dia, diperlukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga penyelesaiannya bisa lebih dari 3 bulan. Jadi, temuan rekening-rekening liar itu bisa saja kita laporkan kepada KPK. Biar mereka yang mengurusnya, ujar Herry.
Menurut Herry, di Depkeu sendiri terdapat 260 rekening dengan total Rp. 1,117 triliun. Rinciannya, deposito sebanyak 172 rekening senilai Rp 64,627 miliar dan giro sebanyak 88 rekening senilai Rp 1,052 triliun. Dari jumlah itu, 72 rekening ada di bawah tanggungjawab eselon I yang jumlahnya Rp 439,188 miliar.
Herry menuturkan setelah pemeriksaan di Depkeu selesai, selanjutnya Depkeu akan melakukan pemeriksaan rekening yang ada di Kantor Kementerian/Lembaga sesuai dengan PMK No. 57 dan No. 58 tersebut.
Sesuai janjinya pekan lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati akhirnya menelurkan dua kebijakan penting untuk menertibkan seluruh rekening liar yang terdapat di kementerian dan lembaga negara (K/L).
Dua peraturan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
Kedua peraturan yang ditandatangani pertanggal 13 Juni 2007 itu merupakan jawaban dari kritikan sejumlah pengamat keuangan. Mereka meminta agar Menkeu segera menerbitkan peraturan untuk menertibkan ribuan rekening liar yang ditemukan oleh Departemen Keuangan (Depkeu) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Hal ini juga ditegaskan oleh Dirjen Perbendaharaan Depkeu Herry Purnomo saat melakukan jumpa pers di Gedung Depkeu, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6). Tujuan pembentukan PMK ini tak lain adalah untuk menertibkan rekening-rekening yang ada di kementerian dan lembaga negara, tegas Herry.
Dengan terbitnya aturan ini, kata Herry, maka K/L harus melaporkan kepada Menkeu mengenai status dari rekening-rekening yang sudah ada sebelum berlakunya PMK ini untuk diteliti dan diberikan izin oleh Menkeu sebagai legalisasinya.
