Rikrik melanjutkan, persekongkolan itu dalam bentuk pembocoran informasi rahasia yang penting dalam persaingan untuk memperebutkan Dewa 19. Informasi yang dimaksud Rikrik adalah informasi mengenai kontrak dan potensi ekonomi yang diterima Aquarius selama menangani grup band tersebut.
Pembocoran informasi rahasia itu jelas-jelas, kata Rikrik, menyalahi Pasal 23 UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam Pasal 23 disebutkan, pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.
Penggunaan Pasal 23 ini memang cukup menarik perhatian. Pasalnya, selama ini belum ada pihak yang melaporkan kasus ke KPPU dengan menggunakan pasal tersebut. Kasus seperti ini belum ada dan kasus ini yang pertama untuk dugaan pelanggaran Pasal 23, imbuh Rikrik.
Selain menyalahi pasal tersebut, menurutnya, di beberapa negara maju, seperti Amerika, pembocoran untuk informasi penting juga dilalarang. Dia mencontohkan kasus yang terjadi pada Formula 1. Dalam ajang balapan mobil bergengsi itu, McLaren-Mercedes dikenai sanksi karena terbukti membocorkan rahasia desain kendaraan rivalnya, Ferrari. Jadi adakalanya sesuatu yang tidak rahasia menjadi rahasia karena common practices. Misalnya, Dewa 19 tidak boleh mengungkapkan informasi yang sebenarnya harus dirahasiakan, seperti kelemahan kontrak antara Dewa 19 dengan Aquarius, tutur Rikrik.
Kelemahan kontrak itu, diduga Rikrik, telah dibocorkan oleh Arnel Affandi, yang waktu itu ditunjuk oleh pihak Aquarius dan Dewa 19 sebagai penengah ketika terjadi perselisihan kontrak Aquarius dengan grup band yang punya paguyuban bernama Baladewa itu.
Rikrik mengatakan, pada 2004 memang pernah terjadi perselisihan antara Dewa 19 dengan Aquarius. Dari kejadian itu, kedua pihak sepakat untuk menujuk orang yang dipercaya untuk menengahi sekaligus menilai kontrak antara Dewa 19 dengan Aquarius. Kelihatannya informasi kelemahan kontrak itu dibocorkan oleh pihak Arnel kepada EMI, ungkap Rikrik.
Sikap KPPU
Ada yang menarik dari kasus ini. Beredar informasi di kalangan KPPU, bahwa Dewa 19 dijadikan sebagai pihak yang terlibat dalam kasus ini. Padahal laporan Aquarius jelas tidak memasukan nama grup band yang tenar melalui salah satu albumnya Republik Cinta.
KPPU menduga DEWA 19 terlibat persekongkolan, bisik sebuah sumber di KPPU. Sumber itu menjelaskan, sebelum adanya peristiwa mediasi oleh Arnel, DEWA 19 sebetulnya sudah di approach oleh EMI. Buktinya, kata dia, tidak lama setelah perpindahan Dewa 19 ke EMI, Arnel Affandi menjadi managing director EMI Indonesia. Kita duga itu sebagai kompensasi buat Arnel, lanjut si sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Mengenai tidak dimasukannya pihak Dewa 19 oleh Aquarius sebagai terlapor, Rikrik punya pendapat sendiri. Menurutnya, Aquarius menganggap hubungan mereka dengan Dewa 19 adalah hubungan perdata, yaitu wanprestasi. Dimana Dewa 19 waktu itu tidak tidak melaksanakan perjanjian yang ada. Untuk kasus wanprestasi itu sendiri, kata Rikrik, pihak Aquarius juga telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Saat ini masih dalam tahap perdamaian, jelasnya.
EMI mencari legitimasi
Sementara itu konsultan hukum manajemen Dewa 19, Syamsul Huda, membantah kalau EMI telah berlaku curang dengan melakukan pembajakan dan pemaksaan kepindahan Dewa.
Dalam pemberitaan di Majalah Gatra, 5 Oktober 2006, Samsul mengungkapkan sejak 2004 Dhani sudah bernegosiasi dengan Johanes Suryoko (pihak dari Aquarius). Negosiasi itu dalam rangka mengakhiri kontrak yang diteken sejak awal 1990. Syaratnya, mereka harus membuat kontrak pemutusan hubungan hukum yang membatalkan kontrak awal, yang memuat hak pengelolaan eksploitasi lagu-lagu, baik yang telah maupun belum beredar di pasaran, untuk menjadi milik Aquarius seumur hidup.
Sebelum kontrak baru disetujui, Dhani sudah berulang kali meminta Johanes untuk menghilangkan hak pengelolaan eksploitasi atas lagu-lagunya yang telah dan akan beredar.
Menurut Samsul, dalam kontrak baru itu muncul kesepakatan, kalau Dewa harus membuat satu master rekaman untuk satu album lagi di Aquarius. Maka, terbitlah album ketujuh Dewa pada November 2004. Syarat lainnya, Dewa mesti menyerahkan master 4 lagu ciptaannya untuk dijadikan album the best.
Persoalan ini bertambah pelik tak kala, kata Syamsul, secara sepihak Aquarius mengakui lagu-lagu itu sebagai miliknya seumur hidup. Itulah sebabnya, meski mengandung sanksi denda AS$1 juta, utang empat lagu ciptaan Dhani belum bisa dibayarkan.
Samsul mengatakan sejak pertemuan terakhir (September 2004) antara Dhani dan Johanes tidak mencapai titik temu. Dia menilai, langkah Aquarius memerkarakan EMI adalah mencari legitimasi untuk kemudian menggugat secara perdata melalui pengadilan umum. Sekalipun begitu, ia siap bertempur di jalur hukum untuk mempertahankan hak cipta milik Dhani.
Yang jelas, penyelesaian perkara ini sedang ditunggu-tunggu oleh industri musik nasional. Sebab selama ini pembajakan artis seringkali selesai dengan menggantung dan berujung pada perdamaian.
Bukan Dewa 19 jika tidak mengundang kontroversi. Grup band papan atas asal kota pahlawan itu memang kerap kesandung masalah. Mulai dari kisruh dengan manajernya sampai masalah keluarga. Kali ini grup band yang dikomandoi Ahmad Dhani itu terlibat kasus persaingan usaha tidak sehat. Rupanya, perceraian Dewa 19 dengan mantan perusahaan rekamannya Aquarius Musikindo masih menyisakan masalah.
Ternyata perusahaan rekaman yang selama 12 tahun melahirkan 6 dari 8 album Dewa 19 itu, merasa dirugikan atas kepindahan grup band asuhannya ke EMI Indonesia. Pasalnya, kepindahan itu lebih mengarah pada pembajakan dan pencurian rahasia kontrak antara Dewa 19 dengan Aquarius. Hingga akhirnya pada Februari 2007 lalu, pihak Aquarius melaporkan kasus ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dan, pada 30 Agustus kemarin, KPPU menyatakan kasus ini masuk dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Ya, kasus Dewa 19 memang sudah masuk tahap pemeriksaan pendahuluan, cetus Ketua KPPU Mohammad Iqbal.
Bukan tanpa alasan Aquarius melaporkan EMI Asia, EMI Indonesia, serta mantan kuasa hukum Aquarius Arnel Affandi ke KPPU. Menurut kuasa hukum Aquarius Rikrik Rizkiyana, ketiganya telah bersekongkol dalam melakukan pembajakan Dewa 19.
Loh, bukankah bajak-membajak artis itu sudah biasa? Memang pembajakan artis dari satu label ke label lain adalah hal yang lumrah, kata Rikrik. Namun, sambungnya, persaingan untuk mendapatkan artis juga harus ada etikanya. Sebab, hal itu bisa menjadi menjadi subjek dalam hukum persaingan usaha. Maka dari itu, kami selaku klien Aquarius Musikindo sangat keberatan kalau pesaing dari klien kami melakukan hal-hal yang tidak sehat, dalam persaingan mendapatkan artis, tutur Rikrik kepada hukumonline, Rabu (19/9).
