Tentu saja, tak semua perusahaan di kawasan kepulauan itu bermasalah. Tetapi PPATK sudah coba mengantisipasi, antara lain dengan mengenal profil bisnisnya. Bermuda itu insurance offshore, sementara Cayman Island biasanya offshore banking, ujar Kepala PPATK, Yunus Husein.
Selain coba mengenal profil bisnis di kawasan berpenduduk puluhan ribu itu, PPATK juga berusaha mengantisipasi kemungkinan munculnya kasus pencucian uang. Lalu lintas uang yang tak terlacak di Indonesia tidak sedikit. Ekonom Faisal Basri memperkirakan jumlahnya bisa mencapai Rp1.200 triliun.
Cara yang dipilih PPATK antara lain menjalin kerja sama dengan negara-negara kepulauan tersebut. Menurut Yunus Husein, PPATK sudah meneken nota kesepahaman dengan Bermuda dan Mauritius. Kerja sama dengan Financial Investigation Unit Bermuda dan The Financial Intelligence Unit Mauritius diteken saat Yunus menghadiri pertemuan tahunan The Egmont Group di Bermuda.
Bermuda, yang lebih dikenal sebagai Segi Tiga Bermuda, masuk wilayah Britania Raya di bagian utara Samudera Atlantik. Sensus 2003 mencatat penduduk daerah ini hanya 64.882 jiwa, tetapi kawasan ini menjadi surga bagi bisnis offshore banking. Sementara Mauritius merupakan negara kepulauan yang terletak di barat daya Samudera Hindia, sekitar 900 kilometer dari Madagaskar.
Substansi MoU Indonesia dengan kedua negara tersebut adalah pertukaran informasi intelijen keuangan yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Sayang, informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia. Kedua pihak wajib menjaga kerahasiaan itu. Saking rahasianya, informasi tersebut tak bisa dijadikan sebagai bukti di pengadilan. Selain itu, kedua pihak juga sepakat saling mewajibkan minta izin kepada pemberi informasi apabila informasi itu mau diterukan ke pihak lain.
Menurut Yunus Husein, kerja sama PPATK akan terus digalang. Bukan saja dengan negara-negara semacam Bermuda, Mauritius, British Virgin Island atau Cayman Island dimana banyak berdiri paper company, tetapi juga dengan negara lain yang sudah dikenal bersih seperti Finlandia. Hingga kini, tercatat lebih dari 20 MoU yang sudah ditandatangani PPATK dengan lembaga sejenis di negara lain.
Dari rekening sebuah perusahaan, duit sebanyak AS$1,6 juta itu mengalir bak sungai yang memecah diri. Duit sebanyak itu ditransfer ke dalam beberapa rekening lain, termasuk ke sebuah bank plat merah di Jakarta. Setelah ditelusuri aparat, ternyata perusahaan itu dikomandoi oleh orang Indonesia, tetapi didirikan di British Virgin Island, di kawasan Karibia. Garnet Investment Ltd milik Tommy Soeharto juga ada di sini.
Aliran dana dari rekening sebuah perusahaan yang didirikan di British Virgin Island itulah yang antara lain diduga menyeret mantan Kabulog Widjanarko Puspoyo ke kursi terdakwa di PN Jakarta Selatan. Selain British Virgin Island, nama-nama Cayman Island, Mauritius dan Bermuda acapkali muncul dalam beberapa kasus hukum yang masuk ke pengadilan Indonesia.
Kawasan ini sering dipilih pengusaha sebagai tempat mendirikan perusahaan. Selain tergiur tawaran kemudahan pajak dan kemudahan prosedur pendirian perusahaan, kawasan ini juga menjanjikan kerahasiaan pemilik asli perusahaan. Pokoknya, pemegang saham tidak direpotkan, kata seorang corporate lawyer di Jakarta.
Karena itu pula, sangat rawan digunakan sebagai tempat pencucian uang. Untuk mencuci uang, pengusaha mendirikan perusahaan yang notabene hanya ada di atas kertas. Perusahaan semacam itulah yang sering disebut shell company atau paper company.
PPATK bukan tidak menyadari kemungkinan pencucian uang semacam itu. Seorang analis transaksi keuangan lembaga ini bercerita, PPATK terus memelototi kemungkinan pencucian uang dengan cara mendirikan paper company di kawasan tadi. Dari 17 metode pencucian uang yang diinventarisir analis PPATK, penggunaan shell company dan corporate vehicle termasuk yang dipantau terus. Perusahaan semacam itu sebenarnya hanya untuk menampung dan mencuci dana haram, kata analisis tersebut.
