KPPU Lakukan Kajian Terhadap Harga Obat
Berita

KPPU Lakukan Kajian Terhadap Harga Obat

Harga obat yang tinggi bisa disebabkan beberapa hal. Namun, KPPU cenderung melihat tingginya harga obat dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yang tidak pas.

Sut
Bacaan 2 Menit
KPPU Lakukan Kajian Terhadap Harga Obat
Hukumonline

 

Kasubdit Kerjasama Kelembagaan KPPU Deswin Nur dalam kajiannya menjelaskan, hal utama yang perlu diperhatikan dalam menganalisa kebijakan ini adalah sejauh mana pemerintah, dalam hal ini Menteri Kesehatan, memiliki kewenangan untuk menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap obat-obatan, baik obat bebas maupun obat resep.

 

Berdasarkan temuan KPPU, sambung Deswin, Depkes belum diberikan kewenangan dalam mengatur harga obat-obatan, khususnya obat bebas dan obat resep. Yang diatur oleh undang-undang adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan bahan baku obat, obat-obatan, maupun peralatan kesehatan yang dibutuhkan dalam menyelanggarakan upaya kesehatan.

 

Kewenangan pemerintah masih minim

Menurutnya, kewenangan pemerintah dalam pengaturan harga obat sangat kecil. Dibandingkan dengan ribuan jenis obat yang beredar, pemerintah hanya mempunyai kewenangan mengatur harga obat yang masuk dalam kategori Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diperbarui setiap dua tahun sekali. Dari 232 jenis obat generik yang ada di Indonesia, yang masuk dalam DOEN hanya 153 jenis. Sisanya tidak termasuk dalam kategori obat esensial sehingga harganya ditentukan mekanisme pasar bersama dengan obat bebas, obat branded generik dan obat paten.

 

Berbeda dengan aturan kewenangan pemerintah dalam mengatur harga obat, aturan kewajiban pencantuman HET justru dapat dikaitkan dengan peraturan di bidang kesehatan, khususnya Peraturan Pemerintah No. 72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, khususnya pada Bab VII tentang Penandaan dan Iklan. Dalam bab tersebut, menurut Deswin, dapat disimpulkan dari pencantuman kata-kata "sekurang-kurangnya" pada keterangan dalam penandaan dan informasi persediaan farmasi. Walaupun aturan di atas tidak menyebutkan kewajiban pencantuman HET pada kemasan obat atau persediaan farmasi, namun dengan adanya pernyataan "sekurang-kurangnya" tersebut, aturan pencantuman label menjadi fleksibel dan dapat ditambahkan.

 

Dengan demikian, demikian Deswin, pemerintah memiliki kewenangan untuk meminta pelaku usaha untuk mencantumkan informasi tambahan yang dibutuhkan dalam kemasan obat, baik itu berupa nama generik obat tersebut, maupun HETnya.

 

Ia mengatakan untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat dalam industri farmasi serta menurunkan harga obat di tingkat pembeli, maka Depkes dapat menyusun suatu harga referensi bagi setiap obat yang beredar di pasar berdasarkan nama generik obat tersebut. Harga ini sebaiknya ditetapkan dengan menggunakan pendekatan Harga Jual Produsen (HJP) agar lebih objektif. Sementara untuk menjamin pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan harga ini, pemerintah, kata dia, dapat menetapkan atau mendirikan suatu lembaga independen sektoral yang didirikan berdasarkan Undang-undang.

 

Ia juga mengatakan perumusan HET yang diberlakukan atas seluruh jenis obat dan dengan berdasarkan harga netto apotek, sebaiknya dilakukan hanya pada jenis obat tertentu dengan mempertimbangkan struktur biaya produksi serta omzet penjualan pada tingkat produsen, pedagang besar farmasi, dan apotek atau toko obat agar tercipta persaingan harga obat yang rasional.

 

Perbedaan harga yang signifikan antara obat generik dan obat generik bermerek (branded generic) untuk kelas terapi tertentu tanpa perbedaan khasiat, mengindikasikan penyalahgunaan penguasaan pasar oleh produsen obat terhadap konsumen. Sehingga, untuk mengurangi penyalahgunaan tersebut, pembatasan maksimal atas harga obat generik bermerek dibandingkan harga obat generiknya dapat diberlakukan.

 

Ia sangat setuju jika kewenangan pemerintah dalam pengawasan harga seluruh jenis obat diperluas. Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin terjangkaunya harga obat oleh sebagian besar masyarakat.

 

Ketua Umum Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Anthony Charles Sunarjo, menyambut baik kajian yang dilakukan KPPU. Menurutnya, banyak kebijakan pemerintah yang tidak strategis, sehingga dampaknya menakutkan bagi industri farmasi di Indonesia. Disamping itu, kata dia, media masa juga kerap memberitakan sisi negatif industri ini. "Akibatnya, perusahaan farmasi di Indonesia jalan di tempat," ujarnya.

 

Melambungnya harga obat dalam beberapa tahun belakangan ini membuat tanda tanya besar bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Bukan hanya KPPU Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati beberapa waktu lalu juga mempertanyakan tingginya harga obat. Padahal, pemerintah setiap tahun sudah menaikan anggaran untuk pengadaan obat. Namun, kenyataannya harga obat masih tinggi. Maka dari itu tak heran jika komisi yang bermarkas di Jalan Juanda tersebut sangat getol untuk melakukan tinjauan dan analisa mendalam terhadap industri farmasi di Indonesia.

 

Menurut Ketua KPPU Mohammad Iqbal, tingginya harga obat bisa disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, adanya prilaku usaha yang mengarah pada persaingan yang tidak sehat seperti kartel dan penyalahgunaan posisi dominan. Atau bisa juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak pas. "Misalnya, kebijakannya tidak ada atau kebijakannya terlalu berlebihan," terang Iqbal usai melakukan dengar pendapat dengan pelaku usaha farmasi di Indonesia di Jakarta, Senin (10/12).

 

Iqbal mengakui, dari indikasi awal memang terlihat adanya kebijakan pemerintah yang belum pas di industri farmasi. Kebijakan tersebut, kata dia, bisa mendorong timbulnya prilaku yang anti persaingan. "Harga yang tinggi yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena harga yang tinggi nampak dari harga obat generik yang ditetapkan pemerintah dengan obat generik yang belum ditetapkan oleh pemerintah. Bedanya-kan cuma nggak dikasih lebel. Masa harganya sudah lebih mahal tiga kali lipat," tuturnya.

 

Seperti diketahui, Departemen Kesehatan (Depkes) menelurkan dua kebijakan penting bagi industri farmasi, yaitu Kepmenkes No. 69/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi di Label Obat dan Kepmenkes No. 68/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat. Keduanya diterbitkan pada 7 Februari 2006. Sayangnya penerapan kedua peraturan tersebut, khususnya Kepmenkes No. 69/2006, mengundang berbagai tanggapan miring dari pelaku usaha.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info