Alur hukum pelarangan Ahmadiyah ini memang berjenjang. Setelah dikeluarkan putusan Bakor Pakem, kemudian akan diteruskan dengan terbitnya SKB tiga menteri. Lalu, Presiden mengetok palu terakhir dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres).
Dihubungi usai pertemuan, Asfin mengatakan ketiga anggota Watimpres itu berjanji akan meneruskan pengaduan JAI ini. Pada dasarnya, lanjut Asfin, ketiga anggota Watimpres itu sepakat bahwa negara tak boleh ikut campur pada ajaran agama tertentu. Setelah itu, akan dibawa ke Presiden agar SKB itu batal diterbitkan, klaimnya.
UU No.19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Pasal 4 (1) Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara. (2) Pemberian nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden baik diminta maupun tidak diminta oleh Presiden. (3) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan baik secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan |
Namun, pengaduan ini belum tentu mulus masuk ke Presiden atas nama institusi Watimpres. Masih ada enam anggota Watimpres yang bisa jadi memiliki pemikiran yang berbeda. Anggota Watimpres bidang agama Ma'ruf Amin sudah pasti berbeda dengan Buyung cs. Dalam berbagai kesempatan, Ma'ruf yang juga menjabat sebagai Ketua Pimpinan MUI dengan tegas mendukung keputusan Bakor Pakem itu.
Seandainya, di internal Watimpres tak ada kata sepakat. Menurut Asfin, ketiga anggota watimpres itu bisa memberikan nasihat secara individual bukan atas nama institusi. UU Watimpres mengatur hal itu, ujarnya. Yang dimaksud oleh Asfin adalah ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU No.19 Tahun 2006.
Permainan Oknum Watimpres
Dihubungi terpisah, Koordinator Tim Advokasi Forum Umat Islam (FUI) Munarman mengatakan pengaduan Ahmadiyah ini tidak diterima Watimpres secara institusi. Bukan kelembagaan Watimpres. Ia menduga hal ini hanyalah permainan oknum anggota Watimpres saja. Munarman pun tak segan-segan menyebut nama Adnan Buyung Nasution sebagai oknum yang dimaksudnya. Informasi ini saya dapat dari orang dalam Watimpres. Info ini valid, ujarnya kepada hukumonline.
Munarman memang tak asal cuap. Faktanya, anggota Watimpres yang hadir dalam pertemuan itu hanya tiga orang. Ini hanya mencoba menunggangi lembaga negara demi kepentingan politik, ujarnya.
Mantan Ketua YLBHI ini menegaskan yang terjadi di kantor Watimpres bukanlah langkah hukum, tapi langkah politik. Bohong kalau mereka bicara hukum, katanya. Ia menegaskan AKKBB hanya ingin membangun opini publik saja. Munarman mengatakan Watimpres tak mempunyai kompetensi untuk menerima laporan dari masyarakat. Watimpres bukan tempat menampung aspirasi, ujarnya.
Selain itu, usaha mengundang media ikut dalam pertemuan bukan pula langkah yang tepat. Munarman mengutip Pasal 6 ayat (1) UU Watimpres. Ketentuan itu berbunyi ‘Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota Dewan Pertimbangan Presiden tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan, dan/atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak mana pun'.
Buyung yang membuka pertemuan, memang mempersilahkan media untuk meliput pembacaan pengaduan oleh Ahmadiyah. Tetapi, setelah itu pertemuan dinyatakan tertutup. Meski akhirnya, hasil pertemuan itu sudah dapat diketahui pihak luar. ‘Bocor'nya nasihat yang akan diajukan ketiga anggota Watimpres kepada pihak pelapor, sudah cukup bagi Munarman bahwa ketiga anggota Watimpres itu melanggar UU. Mereka telah melanggar UU Watimpres sendiri, pungkasnya.
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) terus berupaya mengembalikan eksistensi kelompoknya setelah dinyatakan sesat oleh Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem). Selasa (22/4), didampingi oleh Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), JAI mengunjungi kantor Dewan Pertimbangan Presiden.
Tujuannya jelas, berkeluh kesah terkait putusan Bakor Pakem yang dibacakan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto beberapa waktu lalu. Perwakilan JAI, Lamardy mengungkapkan kekecewaannya di depan para anggota Watimpres yang menerimanya. Kami kecewa dengan hasil rapat Bakor Pakem itu, ujarnya.
Ketiga anggota Watimpres yang menerima JAI adalah Adnan Buyung Nasution (bidang hukum), Sjahrir (bidang ekonomi), serta Subur Budhi Santoso (bidang sosial-budaya).
Asfinawati selaku kuasa hukum JAI mengatakan langkah mendatangi Watimpres ini sebenarnya bukan hanya untuk berkeluh-kesah saja. Tujuan kita adalah agar SKB (Surat Keputusan Bersama,-red) tiga menteri yang melarang Ahmadiyah tak jadi dikeluarkan, jelas Direktur LBH Jakarta ini kepada wartawan. Intinya, AKKBB meminta Watimpres untuk memberi nasihat kepada Presiden agar memerintahkan para menterinya untuk tidak mengeluarkan SKB.
